Sikap Tegas Hercules saat Debat dengan Menteri Ara, Buntut Ormas GRIB Jaya Kuasai Lahan PT KAI di Tanah Abang

Melalui potongan video lainnya, Maruarar menegaskan bahwa, aset negara harus memberikan manfaat besar.

Lanjut dia, melalui pembangunan hunian di lahan kosong di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hal ini menjadi upaya negara mewujudkan kepentingan untuk rakyat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," jelas Ara.

Pihak pemerintah bersama pengembang rencananya membangun 1.000 unit rumah layak huni. Pembangunan ini akan melibatkan dukungan dari sektor swasta.

Melalui PT Astra Internasional, pembangunan ini akan menggunakan skema CSR. Rencananya akan dibangun di atas lahan milik KAI di mana status lahan sudah dimiliki negara secara sah.

Sikap Hercules

Baca Juga

1,56 Juta Penumpang Tercatat Menggunakan Kereta Api Bandara YIA selama Januari hingga Juli 2026

Sumber :

• Instagram/@maruararsirait

Dalam hal ini, Hercules langsung memberikan penjelasan di lokasi lahan kosong tersebut. Ia tampak menerangkan terkait hak pengelolaan lahan (HPL).

Ia menegaskan bahwa, pihak ormas yang dipimpinnya siap mengikuti aturan. Hanya saja, saat ini hanya berstatus sebagai HPL membuat ormas besutannya menguasai lahan tersebut.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," respons Hercules.

Dengan nada tinggi, Hercules menyebut pihaknya tidak menyalahgunakan lahan tersebut. Ormas besutannya ogah dianggap menguasai lahan secara ilegal.

"Ini bukan penyalahan. Kalau bukan punya negara, saya tidak akan kasihkan," tegas pentolan GRIB Jaya itu. 

Sementara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan, pihaknya kini sedang melakukan pematangan. Setidaknya tiga titik lokasi untuk proses pembangunan sedang dikaji.

Pasalnya, KAI memang kini mempunyai tiga lokasi lahan. Ketiganya masih dikuasai oleh pihak luar dengan status hukum tetap yang menunjukkan lahan tersebut sebagai aset negara.

Maka dari itu, pihaknya melakukan peninjauan. Hal itu sebagai upaya mempercepat pembangunan rumah hunian yang layak untuk masyarakat kategori MBR dan menengah.

"Mohon doanya agar segera ditentukan lokasinya," ucap Dony.