Dedi Mulyadi Akui ada Tantangan Mengasuh Anak Sekolah di Era Digital, Jawa Barat Segera Batasi Penggunaan Medsos

"Ni Hyang itu kalau tidak saya ribut tiap hari, itu masih nyuri-nyuri loh pakai HP. Karena yang mengasuhnya kadang-kadang memberikan," ceritanya.

"Dengan ini, karenanya perlu didukung kebijakan ini dan perlu kesadaran dari kita," pungkas Gubernur Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai langkah tegas negara untuk melindungi anak di ruang digital.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegasnya dalam laman resmi Komdigi.

Pemerintah telah mengirimkan surat dan instruksi kepada delapan platform, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, untuk segera menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan terhadap implementasi PP TUNAS.

Di sisi lain, KDM juga bakal mengeluarkan kebijakan soal pernikahan di Jawa Barat. Dia menyarankan agar anak-anak muda terutama generasi Z (Gen z atau digital native) bisa menyegerakan pernikahan tanpa mendahulukan gaya hedon (mewah).

Baca Juga

Respons Tegas Kuasa Hukum Ruben Onsu setelah Tahu Betrand Peto Diduga pernah Ditampar: Bisa Perjuangkan Hak Asuh

Guna mendukung segera halal pasangan muda-mudi daripada menunda ataupun memaksakan pernikahan. 

"Sudahlah, anak-anak Gen Z ini, yang sekarang mau nikah, kalau orang tuanya tidak mampu, tidak perlu memaksakan hajatan. Saya menyarankan nggak usah,” ujar Dedi Mulyadi saat berpidato di acara Dies Natalis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) atau UIN Bandung, dikutip dari tvonenews.com, Rabu (8/4/2026).

" Saya mau bikin Surat Edaran (SE), pasti diprotes,” celetuknya.(klw)