Viral Napi Korupsi Ngopi di Kafe, DPR Duga Ada Indikasi Suap Petugas Rutan

Meski ada pengakuan pelanggaran, Andreas menilai langkah itu belum cukup. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mekanisme izin keluar napi.

“Sebab jika pengawasan hanya berhenti pada sanksi individual semata, maka akar masalah kelembagaan tidak tersentuh,” katanya.

Lebih jauh, Andreas menilai kasus ini mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem pemasyarakatan, terutama soal konsistensi penegakan hukuman.

“Kemunculan kembali narapidana kasus korupsi di ruang publik saat masih berstatus warga binaan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam sistem pemasyarakatan Indonesia bukan lagi sekadar kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi konsistensi kontrol terhadap integritas pelaksanaan hukuman itu sendiri,” paparnya.

Andreas juga mengingatkan, lemahnya pengawasan bisa merusak legitimasi sistem hukum di mata publik.

“Yang perlu dibaca dari kasus ini adalah bahwa publik tidak lagi melihat insiden seperti ini sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai pola yang berulang dalam memori kolektif penegakan hukum Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga

Viral Napi Korupsi Kopi Santai di Kafe Ditemani Petugas Rutan Kendari, DPR RI Ungkap Indikasi Praktik Suap

Ia menambahkan, berbagai kasus sebelumnya, mulai dari fasilitas mewah hingga kemudahan akses bagi napi korupsi telah membentuk persepsi adanya perlakuan istimewa.

“Karena itu, setiap kejadian baru langsung dibaca sebagai penguat anggapan bahwa sistem pemasyarakatan masih memiliki celah privilege yang belum sepenuhnya tertutup,” pungkasnya. (rpi/aag)