Hari Pendidikan Nasional, Komisi D DPRD Surabaya Soroti Evaluasi PPDB dan Sosialisasi Jalur Prestasi

tvOnenews.com - Momentum Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap bulan Mei dimanfaatkan Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Evaluasi difokuskan pada perubahan skema jalur prestasi, pemerataan akses pendidikan, hingga pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada wali murid agar memahami mekanisme seleksi yang berlaku serta berbagai pilihan sekolah yang tersedia.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengakui bahwa pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan masih belum sepenuhnya tercapai, meski kualitasnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Kalau kita menyatakan menilai merata memang belum sepenuhnya, tapi kita upayakan tingkat kualitasnya semakin meningkat setiap tahun. Jadi kita memastikan standar pendidikan, baik secara sarana prasarana, kualitas SDM gurunya, dan juga aksesnya untuk muridnya, kita pastikan setiap tahun ada kenaikan secara kualitas,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga harus melibatkan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan yang saling melengkapi, terutama dalam menjawab keterbatasan daya tampung.

Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, Komisi D turut menyoroti perubahan pada jalur prestasi yang kini mendapat tambahan poin TKA. Namun, keluhan wali murid terkait hasil seleksi masih menjadi catatan penting dalam evaluasi.

Baca Juga

Ketua DPRD Surabaya: Keamanan Tak Cukup Dijaga dengan Pagar Tinggi

“Ya, untuk SPMB tahun ini, ini kan ada perubahan, satu perubahan yaitu pada saat jalur prestasi akan tertambah poin TKA. Tetapi untuk para wali murid biasanya yang kita mendapatkan keluhan itu karena memang tidak sesuai dengan sekolah yang dituju,” jelasnya.

Ajeng menegaskan, Dinas Pendidikan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sekolah negeri, tetapi juga memahami opsi lain yang tersedia, termasuk sekolah swasta.

“Kita juga meminta Dinas Pendidikan ini memberikan sosialisasi kepada wali murid bahwa banyak sekali yang bisa dirasakan, baik itu negeri dan juga swasta. Karena memang tidak mungkin dari 28.000 lulusan SD ke semuanya diterima masuk ke sekolah negeri,” tegas anggota dewan dari Partai Gerindra ini.