Jaga Reputasi Global, BKI Sosialisasikan Aturan Teknis Kapal Indonesia Agar Bebas Penahanan di Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI menggelar Sosialisasi Teknis Kapal Berbendera Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (21/5). 

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana menuturkan, forum ini menjadi ajang konsolidasi lintas kementerian, regulator, hingga pelaku usaha pelayaran di tengah tantangan keselamatan dan kepatuhan kapal Indonesia di jalur internasional.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Ali Sadikin, Kantor Pusat BKI itu merupakan bagian dari program kelompok kerja peningkatan kualitas kapal berbendera Indonesia yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.

Dalam forum tersebut, isu pemeriksaan kapal Indonesia di luar negeri hingga potensi penahanan kapal menjadi salah satu sorotan utama. 

BKI menilai penguatan standar keselamatan dan kepatuhan internasional menjadi langkah penting agar Indonesia tetap berada dalam kategori High Performance di sektor pelayaran.

Arief Budi menyebut, pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas layanan dan digitalisasi proses survei kapal.

Baca Juga

Tak Lagi Jadi Pelengkap, Presiden Prabowo Dinilai Mulai Jadikan Sektor Kelautan Pilar Ekonomi RI

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kapal berbendera Indonesia tidak hanya mampu berlayar jauh, tetapi juga melaju dengan aman, selamat, dan terhormat di laut internasional,” ujar Arief, Jumat (22/5). 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Odo R. M. Manuhutu, menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman antara regulator dan pelaku industri pelayaran terkait standar teknis internasional.

“Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan industri maritim global yang semakin kompetitif,” ujar Odo.

Diskusi dalam sosialisasi itu dibagi dalam dua sesi panel. Sesi pertama membahas Flag State Inspection and Shipowner Compliance, termasuk aturan kapal Indonesia yang berlayar ke luar negeri dan prosedur saat kapal mengalami penahanan di negara tujuan.

Sedangkan sesi kedua mengangkat tema Most Deficiencies and Detainable Items: PSCO and BKI Perspectives, yang membahas temuan-temuan pelanggaran saat pemeriksaan oleh Port State Control Officer (PSCO), sekaligus evaluasi yang harus dilakukan perusahaan pelayaran.

BKI berharap forum ini dapat memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan maritim agar standar keselamatan kapal berbendera Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat global. (dpi)