Jelang Muktamar NU ke-35, Menag Nasaruddin Umar Dapat Dukungan Duduki Posisi Ketum PBNU

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pihak turut memberikan pandangannya menjelang berlangsungnya Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35.

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur yang merupakan salah satu warga NU turut memberikan pandangan terhadap agenda akbar dari organisasi keagamaan tersebut.

Gus Lilur menilai agenda Muktamar kali ini akan menjadi penentu posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.

Ia pun mengajak seluruh peserta menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian bukan arena perebutan kekuasaan seperti halnya Muktamar ke-34 yang berlangsung pada Desember 2021 silam.

Menurutnya proses pemilihan sarat kepentingan saat itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi, dan terseretnya NU dalam pusaran politik praktis. 

"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," katanya, Kamis (19/6/2026).

Baca Juga

Wakili Prabowo di KTT ASEAN-Rusia, Sugiono Bawa Misi Kerja Sama Ketahanan Pangan dan Energi

Ia menilai Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. 

Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar. 

"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan apa artinya bagi keutuhan bangsa?" katanya.

Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. 

Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan. 

"Kita sudah melihat jejaknya polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU dan mendorong Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.