Kawal Implementasi Program Prioritas Presiden di Daerah, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Sinergi Pemda dan Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi program prioritas Presiden terus diperkuat.

Hal itulah yang kembali ditekankan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch V yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (26/6/2026).

Agenda ini jadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah melalui proses monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Selain memotret capaian pelaksanaan program, forum tersebut juga mengidentifikasi berbagai kendala, risiko, praktik baik, hingga kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi di daerah.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya menjelaskan, monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan nasional tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui implementasi yang efektif di daerah.

"Harapannya kegiatan ini dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, kendala, serta kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah," ujarnya.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Penguatan Nomor Tunggal Darurat 112

Yusharto menjelaskan, Rakor Regional Batch V bertujuan menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan nasional dengan realisasi implementasinya di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi pelaksanaan program direktif Presiden, menghasilkan evaluasi yang komprehensif, serta menjadi landasan penyusunan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mengawal implementasi sepuluh program direktif Presiden melalui berbagai upaya yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. "Efektif kalau tidak efisien kan sayang, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Herman menjelaskan, sejumlah indikator pembangunan di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang tetap terjaga seiring dengan keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan laju inflasi. "Untuk tingkat konsumsi masyarakat relatif baik sampai saat ini karena inflasinya terkendali. Kami jaga di kisaran 2,5 persen," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, keberhasilan pelaksanaan sepuluh program direktif Presiden membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden.

"Pak Presiden menginginkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Banyak orang mengatakan target itu sangat optimistis. Pertanyaannya, apakah achievable atau tidak? Di sinilah seluruh elemen pemerintah harus bekerja bersama agar target tersebut dapat diwujudkan," ujarnya.

Dede Yusuf menjelaskan bahwa salah satu faktor penentu dalam mencapai target tersebut adalah kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Dia menilai langkah-langkah konkret, seperti pelaksanaan operasi pasar, merupakan instrumen yang efektif untuk menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Inflasi itu sederhana saja. Ketika harga LPG naik atau harga cabai naik, apa yang perlu dilakukan? Salah satunya adalah melakukan operasi pasar. Kalau ada daerah tidak melakukan operasi pasar, berarti tidak ingin menjaga inflasi," tegasnya.

Selain pengendalian inflasi, Dede Yusuf juga menyoroti pentingnya percepatan Program Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau direnovasi, tetapi juga harus disertai dengan kepastian hukum melalui kepemilikan sertifikat bagi masyarakat penerima manfaat.

"Kami juga mendukung agar rumah yang dibangun tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga memiliki sertifikat. Kami telah menyiapkan 500 ribu sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.