DPR Dorong Pemerintah Alokasikan Anggaran APBN 2027 untuk Benahi Perlintasan Sebidang

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, meminta pemerintah untuk mulai memplot anggaran khusus dalam APBN 2027 guna mempercepat penyelesaian masalah perlintasan sebidang di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat keselamatan transportasi darat, khususnya di titik temu antara jalan raya dan jalur kereta api, harus menjadi prioritas. 

Hamka menekankan bahwa penyusunan arah belanja negara dalam RAPBN 2027 merupakan momentum krusial bagi pemerintah untuk merealisasikan komitmen dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

Menurutnya, pengalokasian dana yang terencana akan menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terulangnya tragedi kecelakaan yang selama ini sering terjadi. 

Dengan penanganan perlintasan sebidang yang lebih cepat dan menyeluruh, standar keamanan transportasi nasional diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Hal itu disampaikan Hamka dalam wawancara usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia mengenai penyampaian dan pengesahan laporan panja dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). 

Baca Juga

Pimpinan DPR Akui Keuntungan MBG Masih Sedikit Dirasakan Petani-UMKM

Hamka menjelaskan, rapat tersebut telah menyepakati berbagai rumusan mengenai belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta kebijakan fiskal lainnya. 

Namun, ia mengingatkan masih terdapat isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBN 2027, yakni penyelesaian perlintasan sebidang yang dinilai mendesak untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. 

Menurutnya, dorongan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Komisi V DPR terhadap kecelakaan di perlintasan sebidang yang beberapa waktu lalu menimbulkan banyak korban jiwa.

“Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang sangat memprihatinkan di perlintasan sebidang. Saat itu Presiden juga turun langsung meninjau lokasi dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pembangunan penanganan perlintasan sebidang. Kami di Komisi V tentu sangat mengapresiasi komitmen tersebut,” ujar Hamka.

Oleh karena itu, ia meminta komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran agar dapat segera direalisasikan. 

“Pada kesempatan ini kami mengingatkan Menteri Keuangan, seluruh jajaran pemerintah, termasuk kami di DPR, agar komitmen itu benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak segera diantisipasi, kecelakaan serupa sangat mungkin kembali terjadi,” katanya.

Hamka menjelaskan, persoalan perlintasan sebidang bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di ribuan titik di Indonesia dengan karakteristik penanganan yang berbeda-beda. 

Sebagian perlintasan cukup dilengkapi palang pintu otomatis, sementara lokasi lain membutuhkan pembangunan underpass atau flyover agar jalur kereta api dan jalan raya tidak lagi berpotongan.

“Perlintasan sebidang adalah titik perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Untuk menghilangkan potensi kecelakaan, penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Ada yang cukup dengan palang pintu otomatis, tetapi ada juga yang harus dibangun underpass atau flyover,” jelasnya.

Ia mengakui penyelesaian seluruh perlintasan sebidang membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun demikian, menurutnya pemerintah perlu mulai mengalokasikan anggaran secara bertahap agar target tersebut dapat diwujudkan.

“Memang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Tetapi kami berharap dalam rumusan kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan sudah mulai dialokasikan. Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tetapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia dapat diselesaikan,” ujarnya. (dpi)