Pesan Wamendagri Bima Arya untuk Kepala Daerah: Jaga Integritas demi Kesejahteraan Rakyat
- Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penekanan khusus kepada seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan integritas dalam mengelola pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa tata kelola kepemimpinan yang bersih merupakan prasyarat mutlak atau fondasi dasar guna mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan serta memastikan taraf hidup masyarakat terus meningkat.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (2/7/2026).
Bima menegaskan, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
"Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian," ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bima mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bima, integritas juga harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik.
Daerah dengan karakter transformer, katanya, mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten," katanya.
Selain itu, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Load more