Kemendagri Koordinasikan Usulan Sasaran BSPS dari Daerah Guna Dukung Program Perumahan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka menyukseskan program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu fokus utamanya adalah mengoordinasikan usulan target Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang datang dari berbagai pelosok daerah.

Upaya sinkronisasi data ini dilakukan agar penyaluran bantuan stimulan tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Melalui koordinasi yang lebih solid antara pusat dan daerah, Kemendagri berharap kriteria penerima manfaat program perumahan ini semakin akurat, sehingga kualitas hunian masyarakat kurang mampu dapat meningkat secara merata.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni.

Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.

Baca Juga

Rakor PRR Pascabencana Sumatera-Aceh Rumuskan Kenaikan Biaya Pembangunan Huntap

“Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).

Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.

“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan. 

Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.