Perkuat Kredibilitas PFII, MAPPI Dorong Penguatan Profesi Penilai Lewat Undang-Undang

Padahal, laporan penilaian sering kali menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa perpajakan, perdata, hingga agunan perbankan.

Sebagai langkah nyata, MAPPI kini tengah memperbarui Standar Penilaian Indonesia (SPI) agar selaras dengan International Valuation Standards (IVS) 2025. 

MAPPI pun mengajukan lima usulan strategis kepada DPR, termasuk pembentukan badan pengawas independen serta penguatan kedudukan laporan penilaian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Budi menegaskan bahwa keberadaan UU Penilai akan menjadi jaminan kepastian hukum yang meningkatkan daya saing ekonomi nasional di mata dunia.

“Kalau penilainya diperkuat dengan undang-undang maka PFII-nya juga bisa dipercaya,” ujar Budi. (dpi)

Baca Juga

Komisi VII DPR RI Apresiasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kementerian UMKM