YLBHI Soroti Skema Biaya Pembangunan Fisik KDKMP

Jakarta, tvOnenews.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyorot tajam mengenai pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). 

Sorotan lebih ditujukan mengenai skema pembiayaan pembangunan fisik koperasi yang berpusat pada PT Agrinas Pangan Nusantara yang diatur dalam Permenkeu Nomor 15 Tahun 2026 

Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur menyampaikan jika skema pembiayaan dinilai berbahaya bagi desa.

"Desa berpotensi hanya menjadi alamat proyek, sementara beban fiskal dan risiko gagal bayar diturunkan ke desa," ungkap Isnur secara daring dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Mengawal KDKMP dan Anggaran Jumbo Kementerian Pertahanan: Menguji Kesesuaiannya dengan Semangat Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Isnur menjelaskan koperasi yang dikendalikan oleh negara, perusahaan, atau struktur militer bukanlah koperasi.

"Program KDMP/KKMP dalam bentuknya hari ini adalah proyek kekuasaan yang menumpang pada nama baik koperasi. Ia mengkhianati semangat Bung Hatta, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945, prinsip otonomi desa, hak warga atas ruang hidup, dan agenda reformasi TNI," tegasnya.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Evaluasi Penyelenggaraan Program KDKMP

Sementara, praktisi Hukum Tata Negara, La Ode M. Faisal Akbar memaparkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 merupakan wujud dari Putusan MK Nomor 28 Tahun 2013. 

Kendati demikian, ia menyebut pelaksanaan dinilai tidak sesuai dengan Inpres tersebut.

"Pandangan saya bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2025 adalah representasi dari Putusan MK itu sendiri. Hanya saja, kita prihatin dengan pelaksanaan teknis yang tidak sesuai dengan Inpres tersebut. Apalagi, ada gerai yang dibangun jauh dari pemukiman rakyat. Ini kan ironi," tutur La Ode Faisal.

Senada, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodus Sunda, turut mengkritik keras atas pelaksanaan program KDKMP yang dinilai sangat berwatak militeristik.

Ia menduga bahwa KDKMP dan KNMP merupakan bagian dari kompensasi untuk pendukung menuju Pemilu 2029.

"Ini masih dugaan, tetapi kalau dilihat dari peran TNI yang dominan bukan hanya di Kopdes dan KNMP. Namun, informasinya akan ada Perpres yang akan menguatkan dominasi militer di ranah publik. Bisa jadi ini bagian dari konsolidasi menuju pemilu mendatang," pungkasnya.(raa)