Waspada! Sindikat Judi Online Rekrut Petani dan IRT Jadi "Ternak Rekening", Menkomdigi Bongkar Modus Baru yang Mengkhawatirkan

"Sebetulnya kalau KYC dikuatkan hingga ke daerah atau gerai-gerai perbankan, ini bisa dideteksi lebih awal, terutama kalau rekeningnya mungkin jumlah saldonya tidak banyak tetapi rekeningnya sampai banyak, itu juga pasti dapat dideteksi lebih awal kalau kita semua hati-hati," ujarnya.

Ia menambahkan terdapat sejumlah pola transaksi yang dapat dijadikan indikator awal penyalahgunaan rekening, seperti rekening dengan saldo kecil namun memiliki aktivitas transaksi yang sangat tinggi atau kepemilikan rekening dalam jumlah tidak wajar.

Komdigi mencatat lebih dari 32 ribu rekening telah diblokir dari sekitar 38 ribu rekening yang sebelumnya terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Pemerintah berharap angka tersebut terus meningkat melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan industri perbankan.

"Kami meyakini kalau nanti pemutusan akses dilakukan, didukung dengan pemutusan terhadap rekening-rekening yang memang bermasalah. Syukur-syukur terdeteksi lebih dini, jadi tidak perlu ada banyak laporan rekening bermasalah kalau dari awal memang 'ternak rekening'-nya bisa dihindari," kata Meutya.

Selain penguatan KYC, pemerintah juga mendorong integrasi data antarlembaga, percepatan pertukaran informasi rekening mencurigakan, hingga registrasi biometrik kartu SIM guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital.

Pemberantasan Judi Online Tak Lagi Sekadar Blokir Situs

Baca Juga

Perkembangan Platform Digital Global, DPR RI Sorot Kedaulatan Data

Meutya menegaskan strategi pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada pemblokiran situs judi online. Menurutnya, langkah tersebut harus diikuti dengan pemutusan aliran dana yang menjadi sumber kehidupan jaringan perjudian digital.

"Kita ingin seluruh ekosistemnya diputus. Dari sisi preventif melalui penanganan situs, kemudian memutus rekening penampung, hingga penegakan hukum terhadap pelakunya," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebocoran data pribadi yang terjadi beberapa tahun terakhir masih dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk membuka rekening maupun membuat identitas palsu. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi serta tidak mudah menyerahkan identitas kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah berharap kolaborasi antara Komdigi, OJK, PPATK, kepolisian, perbankan, dan masyarakat mampu mempersempit ruang gerak sindikat judi online yang selama ini terus mencari celah melalui berbagai modus baru.