Perkuat Cegah TPPO, Imigrasi Labuan Bajo Hibahkan Motor Operasional ke Lima Desa di Manggarai

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo secara resmi menyerahkan hibah kendaraan bermotor kepada lima Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (3/8/2026). 

Penyerahan yang berlangsung di Ruteng ini dirangkaikan dengan sosialisasi bertajuk "Penguatan Peran Desa Binaan Imigrasi sebagai Garda Terdepan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)", menandai langkah strategis dalam memperkuat layanan imigrasi hingga ke tingkat desa. 

Hibah kendaraan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang menyatakan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan keimigrasian dan perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. 

"Kendaraan ini akan menjadi sarana penting bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keimigrasian, melakukan pendataan warga, dan berkoordinasi jika ditemukan permasalahan yang membutuhkan penanganan segera ," ungkap Saroha, kepada awak media, Senin (3/8/2026).

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus menekankan bahwa keberadaan kendaraan ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap informasi prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan legal . 

Baca Juga

Rumah Detensi Imigrasi Kupang Kukuhkan FORKOPDENSI TTS Tangani Deteni dan Pengungsi

Pemerintah desa akan lebih aktif memberikan edukasi mengenai persyaratan dokumen, jalur penempatan resmi, dan risiko keberangkatan secara nonprosedural. 

"Dengan mobilitas yang lebih baik, deteksi dini terhadap dugaan perekrutan tenaga kerja ilegal dapat dilakukan secara maksimal," jelas Charles, seraya menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan inovasi layanan, termasuk pemeriksaan dokumen wisatawan kapal pesiar sejak di laut untuk mempercepat layanan tanpa mengurangi pengawasan.

Di samping itu, Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit menyambut baik hibah tersebut dan berharap kendaraan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendukung pengawasan terhadap proses perekrutan calon pekerja migran. 

"Pemerintah desa harus terus memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga dan memastikan informasi serta bantuan diberikan secara tepat," pesannya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi NTT, Saroha Manullang juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat dalam mendukung program Desa Binaan Imigrasi.

"Kegiatan sosialisasi yang berlangsung setelah penyerahan hibah menghadirkan narasumber yang menjelaskan fungsi Desa Binaan Imigrasi, tata cara bekerja ke luar negeri secara prosedural, serta pentingnya perlindungan bagi pekerja migran," ucapnya. 

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendorong partisipasi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran . 

Program Desa Binaan yang telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia ini dinilai strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dokumen keimigrasian dan pencegahan TPPO .

"Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo akan terus memperluas kolaborasi dengan desa-desa binaan untuk memastikan program ini berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," beber Saroha Manullang.

Dengan adanya hibah kendaraan operasional, Saroha Manullang berharap Desa Binaan Imigrasi dapat semakin aktif menjadi pusat informasi, edukasi, dan pengawasan, sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. 

"Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada pemerintah desa atau instansi terkait apabila menemukan kegiatan perekrutan tenaga kerja yang mencurigakan dan tidak dilengkapi dokumen resmi," ucapnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang serta unsur Forkopimda, kepala desa, dan mahasiswa. (aag)