KDM Geram! 10 Pohon Peneduh di Bandung Ditebang Diam-Diam: Pejabat Lalai Harus Diberi Sanksi!

tvOnenews.com - Aksi penebangan liar terhadap 10 pohon peneduh di trotoar Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, Kota Bandung, menuai sorotan luas. 

Pohon-pohon berukuran besar yang selama ini menjadi bagian dari wajah hijau kawasan tersebut tiba-tiba hilang setelah ditebang tanpa izin, tepat di depan sebuah lapangan padel.

Kasus tersebut membuat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat suara dan mengancam membawa persoalan ini ke jalur hukum. 

Tak hanya Farhan, Gubernur Jawa Barat c juga ikut memberikan perhatian. Selain meminta pelaku penebangan diproses sesuai aturan, Dedi menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dari internal Pemerintah Kota Bandung.

Menurut Dedi, hilangnya 10 pohon besar di ruang publik seharusnya tidak mungkin terjadi tanpa diketahui oleh aparat pemerintah yang berada di sekitar lokasi. Ia meminta Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya kelalaian dari jajaran birokrasi.

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Pesan Mendalam Dedi Mulyadi atas Kepergian Gubernur Jawa Barat ke-13 Danny Setiawan, Sosok yang Berkontribusi Memajukan Jabar

Dedi Mulyadi Pertanyakan Pengawasan hingga Singgung Banyak Petugas

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan kritik keras terkait kasus penebangan pohon tersebut. 

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pohon dalam jumlah banyak dapat ditebang tanpa diketahui oleh petugas yang memiliki fungsi pengawasan.

"Ya makanya, yang kecil selalu diributin, yang 10 pohon gede-gede pada diem aja," ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagramnya, melansir dari akun media sosialnya, Selasa (3/8/2026).

Dedi menegaskan, apabila proses penebangan memang terbukti melanggar aturan, maka proses hukum harus tetap berjalan. Namun, ia meminta Pemkot Bandung juga melakukan evaluasi terhadap jajaran internal yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kawasan tersebut.

"Jadi begini, ke Pak Wali Kota, kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum, silakan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi," tegas Dedi.

Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan adanya indikasi kelalaian karena penebangan 10 pohon besar di lokasi strategis seharusnya dapat diketahui lebih awal.

"Artinya Lurahnya kasih sanksi, Camatnya kasih sanksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?" kata Dedi.

Ia menilai pengawasan di kawasan publik melibatkan banyak pihak, sehingga tidak masuk akal jika aksi penebangan berlangsung tanpa ada laporan maupun tindakan pencegahan.

"Ada petugas di situ, ada tukang sapu, ada pengawas, ada Satpol PP lewat tiap hari, ada pegawai Dinas Perhubungan, ada Lurah, ada Camat, ada RT, ada RW," paparnya.

Wali Kota Farhan Periksa Dugaan Keterlibatan ASN

Pernyataan Dedi Mulyadi tersebut muncul setelah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menyatakan kemarahannya atas kejadian tersebut.

Farhan memastikan Pemkot Bandung tengah melakukan pendalaman untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya 10 pohon di Jalan Riau.

Ia juga telah meminta Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus tersebut.

"Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat," ujar Farhan.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya ASN yang terlibat maupun melakukan pembiaran, Farhan memastikan akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak internal pemerintah yang mengabaikan tanggung jawab dalam menjaga fasilitas publik dan lingkungan kota.

Penebangan Pohon Masuk Ranah Pidana, Ancaman Denda Miliaran

Kasus penebangan pohon di Jalan LLRE Martadinata kini tidak lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif. 

Pemkot Bandung telah meningkatkan penanganan perkara dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Satreskrim Polrestabes Bandung.

Sebelumnya, pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi tindak pidana ringan berupa denda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung. Namun, pemerintah kini mendalami kemungkinan adanya pelanggaran pidana lingkungan.

Farhan menyebut dugaan pelanggaran tersebut dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain UU Lingkungan Hidup, tindakan menebang pohon di ruang publik tanpa izin juga dapat berkaitan dengan aturan daerah mengenai perlindungan ruang terbuka hijau serta fasilitas umum.

Kasus 10 pohon besar yang hilang di Jalan Riau Bandung kini menjadi perhatian karena bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aset hijau kota.

Bagi Dedi Mulyadi, penindakan terhadap pelaku harus berjalan beriringan dengan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. (udn)