Warganya Curhat Jadi Korban Begal, KDM Tegaskan soal Biaya Pengobatan Ditanggung Pemprov Jawa Barat
- jabarprov.go.id
Jakarta, tvOnenews.com- Kasus begal di Jawa Barat tengah marak terjadi, hingga menuai atensi dari Gubernur Dedi Mulyadi yang disapa KDM.
Dedi Mulyadi pun meminta seluruh rumah sakit di Jawa Barat, bisa memberikan pelayanan kepada korban begal, kekerasan, dan penganiayaan. Biaya pengobatan korban akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
- Tangkapan layar YouTube Lembur Pakuan Channel
Hal ini ditegaskannya, sebab ada satu kasus, Babas, warga Majalengka yang anaknya menjadi korban pembacokan. Korban diserang setelah memergoki aksi pencurian sepeda motor.
"Dan saya sudah penegasan sekali lagi kepada dinas kesehatan seluruh rumah sakit negeri dan swasta di Provinsi Jawa Barat apabila ada korban pembegalan, korban kekerasan, korban penganiayaan layani, biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya dalam Instagram pribadinya, Sabtu 8 Agustus 2026.
Kemudian juga, ia sampaikqn peristiwa tersebut terjadi menjelang Subuh, sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, anak Babas keluar untuk mencari makanan. Ia kemudian melihat seseorang yang awalnya disangka sebagai temannya.
"Anaknya saat subuh-subuh jam 4 cari makan, kemudian lihat orang disangka temennya disamperin ternyata lagi maling motor," ucap Dedi Mulyadi.
- tvOnenews.com - ANF
Sudah menjadi korban begal, Babas mengaku biaya pengobatan sang anak tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan.
Malah ia harus membayar uang sebanyak Rp11 juta. Inilah yang buat KDM merasa geram. Dia pun meminta agar setiap pelayanan kesehatan di Jawa Barat bisa mengobati dengan baik, karena biayanya di tanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sehubungan dengan begal, KDM juga mengumumkan sayembara untuk masyarakat. Sayembara tangkap.begal.
Dedi pun memastikan seluruh dana hadiah senilai Rp10 juta dalam sayembara penangkapan pelaku begal, dan kejahatan jalanan murni bersumber dari kocek pribadinya, tanpa menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Penggunaan dana pribadi ini menegaskan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengintervensi maraknya aksi kejahatan jalanan secara cepat.
Juga memanfaatkan tradisi penghargaan masyarakat demi membangkitkan kembali pos ronda di tingkat lingkungan.
"Enggak, dari saya dulu saja (uangnya)," ujar KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi di kawasan Arcamanik Bandung, dikutip dari Antara. (klw)
Load more