Indonesia Dinilai Perlu Cermati Pemanfaatan Teknologi Digital Tiongkok dalam Pengembangan Kawasan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Tiongkok terus menggenjot pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan kawasannya.

Langkah ini semakin terlihat melalui kegiatan seminar 'Pengembangan Kawasan di Tiongkok' yang menghadirkan sejumlah narasumber.

Direktur Riset ENSO Research & Consulting, Entis Somantri atau yang akrab disapa Paes turut hadir sebagai peserta seminar.

Paes mengatakan rangkaian seminar membahas pembangunan kawasan, revitalisasi perdesaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, pelayanan publik hingga pengelolaan lingkungan.

Hal yang menarik baginya saat mengikuti kegiatan itu berupa teknologi digital yang diintegrasikan ke berbagai tahapan pembangunan kawasan.

“Di Tiongkok, teknologi digital bukan sekadar pelengkap setelah sebuah kawasan dibangun. Teknologi semakin menjadi bagian dari bagaimana kawasan direncanakan, dihubungkan, diproduktifkan, dilayani, hingga dikelola,” kata Paes kepada awak media, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga

Penjualan Mobil di Indonesia Naik 20 Persen, Tembus 760 Ribu Unit dalam 10 Bulan

Paes menjelaskan pembangunan kawasan di Tiongkok turut meliputi infrastruktur digital seperti jaringan serat optik, 5G, cloud computing, pusat data, big data hingga artificial intelligence (AI) semakin diposisikan sebagai bagian dari pembangunan.

Dari seminar yang diikutinya, ia mendapati cakupan jaringan serat optik telah menjangkau sekitar 99,7 persen desa administratif, sementara cakupan jaringan 5G di wilayah perdesaan mencapai 91,2 persen per Maret 2025 di Tiongkok.

“Jika jalan membuka kawasan secara fisik, jaringan digital membuka kawasan terhadap informasi, pengetahuan, pelayanan dan pasar. Keduanya harus berjalan bersama,” ungkapnya.

Paes juga mencatat kuatnya integrasi antara pembangunan kawasan perdesaan dengan e-commerce dan ekonomi digital.

Dalam sejumlah kasus yang dipelajari selama seminar, produk pertanian dan produk lokal tidak hanya dipasarkan melalui pasar konvensional, tetapi juga melalui e-commerce, media sosial hingga live streaming.

Ia mencatat jika teknologi digital yang dibangun tak berbicara mengenai koneksi internet semata.

“Digitalisasi tidak menggantikan ekonomi riil. Justru yang saya lihat adalah bagaimana teknologi digital dipakai untuk memperkuat pertanian, industri lokal, perdagangan dan logistik,” jelas Paes.

Selain itu, kata Paes, dirinya turut mendapati adanya pemanfaatan teknologi digital yang digunakan untuk memperkecil kesenjangan pelayanan antara kota dan desa.

Dalam bidang pendidikan, materi seminar mencatat akses internet pada sekolah dasar dan menengah telah mencapai 100 persen hingga akhir 2022. 

Tiongkok juga mengembangkan Platform Layanan Publik Pendidikan Cerdas Nasional untuk memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan berkualitas hingga wilayah perdesaan.

Sementara di sektor kesehatan dikembangkan jaringan pelayanan kesehatan jarak jauh yang menghubungkan lima tingkatan wilayah, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kota praja hingga desa.

“Teknologi digital dapat memperpendek jarak pelayanan tanpa harus menghilangkan jarak geografis. Masyarakat boleh tinggal jauh dari pusat kota, tetapi pendidikan, informasi dan sebagian layanan kesehatan dapat semakin dekat melalui teknologi,” ujar Paes.

Paes menuturkan pengalaman Tiongkok tentu tidak dapat diadopsi secara mentah oleh Indonesia mengingat kondisi geografis, sosial, ekonomi dan sistem pemerintahan yang berbeda. 

Namun terdapat sejumlah prinsip yang relevan untuk pengembangan di Indonesia termasuk kawasan transmigrasi.

Ia memaparkan terdapat sejumlah poin yang dapat diambil Indonesia dari pemanfaatan teknologi oleh Tiongkok diantaranya infrastruktur digital perlu diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur dasar kawasan.

Kemudian digitalisasi harus terhubung langsung dengan ekonomi riil dan potensi lokal, pembangunan kawasan harus semakin berbasis data, teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah dan pasar.

Hingga adanya transformasi digital yang tak boleh meninggalkan masyarakat dengan kategori belum memiliki kemampuan.

“Tujuan akhirnya bukan membuat sebuah kawasan terlihat canggih. Ukurannya adalah apakah teknologi membuat masyarakat lebih produktif, pelayanan lebih mudah, produk lokal memiliki pasar yang lebih luas, dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” jelasnya.(raa)