Jelang Muktamar ke-35, Tokoh dan Aktivis NU Desak Pemimpin PBNU Mendatang Independen dari Kekuasaan dan Responsif Gender

tvOnenews.com - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU menegaskan pentingnya melahirkan kepemimpinan PBNU baru yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput—seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil—tetap berjalan optimal. Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa, angka besar yang tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri atau kepala daerah.

"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik. 

Ia juga mendukung penuh larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.

Kepemimpinan Muda dan Pentingnya Menjaga Jarak dari Politisasi

Aktivis muda NU, Hatim Gazali, memperingatkan risiko besar jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis. Menurutnya, keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.

Baca Juga

Singgung Soal "Pengkhianatan" di Depan Para Petinggi Partai, Prabowo: Kekuasaan Memang Menggoda

"Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada," tegas Hatim.

Untuk menghindari tekanan politik dan konflik kepentingan, Hatim menekankan bahwa calon pemimpin PBNU harus sosok yang dapat diterima semua pihak, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta tumbuh dari tradisi pesantren. Selain itu, ia mendorong PBNU memberi ruang bagi kepemimpinan muda yang transformatif, meneladani jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memimpin PBNU pada usia 43 tahun dan berhasil melahirkan banyak tokoh besar.

"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," tambah Hatim.

Sejumlah figur berkultur pesantren yang mulai ramai dibicarakan publik sebagai calon Ketua Umum PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).

Penegasan Khittah dan Keberpihakan pada Rakyat

Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menggarisbawahi bahwa independensi Ketua Umum PBNU merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah NU.

"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," tegas Inayah.

Inayah menambahkan, Muktamar ke-35 harus menjadi instrumen penyaring agar figur yang terpilih benar-benar memiliki rekam jejak bersih, teruji keberpihakannya pada pembenahan internal, serta memiliki akar kuat pada tradisi pesantren di tengah dinamika persoalan nasional dan global.

Penguatan Sistem Organisasi dan Keterlibatan Perempuan

Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII), Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), menekankan bahwa independensi PBNU tidak boleh hanya bergantung pada ketokohan figur ketua umum, melainkan harus dibangun melalui sistem tata kelola organisasi yang solid dan transparan.

"Integritas adalah syarat utama. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, integritas itulah yang menjadi karakter organisasi. NU itu jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum," kata Wulan.

Wulan merinci indikator utama untuk mengukur integritas calon pemimpin, meliputi kesesuaian antara ucapan dan tindakan, rekam jejak pengabdian, transparansi kepentingan, keberanian mengambil keputusan tidak populer, serta kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan.

Selain independensi, Wulan dan Inayah juga mendesak agar Muktamar ke-35 PBNU memberikan ruang affirmative yang lebih luas bagi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.

"Perempuan NU saat ini memiliki kapasitas dan tingkat pendidikan yang setara. Kaderisasi di badan otonom seperti IPPNU, Fatayat, dan Muslimat sudah berjalan baik. Ke depan, akses perempuan di pos-pos pengambil kebijakan PBNU harus dibuka lebih lebar," ujar Wulan.

Inayah memperkuat pandangan tersebut dengan mempertanyakan sejauh mana hak suara dan keterlibatan perempuan diakomodasi dalam proses pemilihan kepemimpinan tingkat pusat. 

"Semakin banyak kelompok yang terwakili dalam proses pengambilan keputusan, semakin kuat pula identitas dan legitimasi NU di mata publik," pungkas Inayah.(chm)