Gerak Ceapat Pulihkan Hak Sipil Korban Gempa NTT, Tim Dukcapil Terbitkan 3.055 Dokumen Kependudukan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui layanan "jemput bola" di tujuh kabupaten, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah berhasil diterbitkan kembali bagi masyarakat hingga Selasa malam (25/8) pukul 22.30 WITA.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa pemulihan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) merupakan prioritas utama dalam situasi darurat. 

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh warga yang terdampak bencana tetap dapat mengakses hak-hak dasar mereka, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan bantuan pemulihan lainnya.

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh yang kembali berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu (26/8).

Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. 

Baca Juga

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga mengungsi.

Merespons kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak sejak 24 Agustus 2026. 

Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola, tim Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil setempat telah menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan dilakukan secara serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. 

Teguh menyampaikan, pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran lokasi pengungsian.

"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata Teguh.