Jasa Marga Perkuat Transparansi Publik Melalui Uji Publik Monev KIP 2026
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola dan pelayanan perusahaan.
"Kami berkomitmen mewujudkan Jasa Marga sebagai badan publik yang terpercaya melalui tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tidak hanya kami wujudkan melalui pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga dengan membangun budaya keterbukaan di seluruh lini perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Rivan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rivan memaparkan pihaknya memiliki tanggungjawab tersebut mengingat pengelolaan 36 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol beroperasi sepanjang 1.318 KM dari konsesi sepanjang 1.736 kilometer.
Rivan menambahkan, pihaknya turut berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat pemantauan dan pengendalian lalu lintas secara terintegrasi dengan dukungan lebih dari 3.500 CCTV, berbagai perangkat pemantauan lalu lintas, serta sistem Intelligent Transportation System (ITS).
Dalam upayanya itu, Rivan mengeklaim pada Monev KIP Jasa Marga terus mencatatkan capaian dengan rincian pada tahun 2025 meraih nilai 98,92 dengan predikat Informatif, sekaligus menempati peringkat pertama pada klaster BUMN Tbk dan peringkat ketiga dari 39 BUMN yang memperoleh predikat Informatif.
"Keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi. Karena itu, fokus kami bukan hanya menyediakan akses dan membuka informasi, melainkan memastikan keterbukaan informasi tersebut mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh publik," pungkasnya. (raa/dpi)
Load more