MUI Ingatkan Penyampaian Kritik Tetap Perhatikan Ketertiban

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah secara santun serta tetap memperhatikan ketertiban umum.

Wakil Ketua Umum MUI Kiyai Marsudi Suhud mengatakan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Penyampaian kritik, menurutnya, perlu tetap mengedepankan etika, kesabaran, dan tanggung jawab.

"Inti dari kritik dan unjuk rasa adalah untuk perbaikan dan membangun bangsa. Karena tujuannya baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula serta tetap menjaga ketertiban," ujar Marsudi saat diwawancarai media di Surabaya, Rabu (26/8/2026).

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah itu mengingatkan masyarakat agar tidak menyampaikan aspirasi melalui tindakan yang merugikan kepentingan umum. Aksi protes, kata dia, seharusnya tidak disertai perusakan fasilitas umum maupun tindakan anarkis.

Marsudi juga meminta penyampaian pendapat tetap mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, kebebasan berpendapat perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab agar kritik tidak berubah menjadi tindakan yang kontraproduktif.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan secara tertib dinilai perlu didengarkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Baca Juga

Usai Israel Houghton Dilarang, MUI Kini Desak Pemerintah Batalkan Rencana Konser Andrea Bocelli di Indonesia

"Pemerintah sebagai pihak yang didemo diharapkan mau mendengarkan masukan tersebut dan segera menentukan kebijakan yang tepat secara santun. Intinya, lakukan dengan cara yang baik dan jangan sampai membuat kerusakan," tuturnya.

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, lanjut Marsudi, turut memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Masyarakat dapat menggunakan berbagai saluran, mulai dari dialog dan diskusi hingga forum pertemuan bersama pemerintah maupun tokoh masyarakat.

Marsudi berharap komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah dapat membuat dinamika demokrasi berjalan lebih sehat. Kritik tetap dapat menjadi kontrol sosial sekaligus sarana mencari solusi bersama tanpa mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.