Khawatir Harga TBS Anjlok, SPKS Petani Sawit Dorong Pemerintah Susun Penerapan Harga Batas Bawah

Jakarta, tvOnenews.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kepada Pemerintah agar rencana pemberlakuan margin fee dalam ekspor kelapa sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak berdampak negatif bagi para petani. 

SPKS khawatir kebijakan baru ini justru akan membebani sekitar 17 juta petani sawit di tanah air.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menekankan bahwa meskipun upaya perbaikan tata kelola ekspor dan penguatan kas negara adalah hal yang baik, keberlangsungan industri sawit di tingkat hulu tetap harus dijaga. 

Ia menegaskan agar biaya ekspor baru tidak dipindahkan bebannya kepada petani melalui penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).

Terkait beban pungutan yang sudah ada, Sabarudin memaparkan dampak signifikannya terhadap pendapatan petani. 

“Pungutan ekspor saja yang saat ini mencapai 12,5 persen telah sangat menekan harga TBS. Data kami konsisten menunjukkan bahwa pungutan 12,5 persen itu menurunkan harga TBS petani antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor dapat menekan harga TBS petani sekitar Rp300 sampai Rp400 per kilogram,” ujarnya.

Baca Juga

Kadin Nilai Pentingnya Penguatan Aliansi Indonesia dengan Negara Produsen Sawit Global

SPKS menilai bahwa dana pungutan yang selama ini dikumpulkan pemerintah lebih banyak menguntungkan sektor industri besar, sementara petani swadaya minim perlindungan. 

Oleh karena itu, sebelum kebijakan PT DSI dijalankan, SPKS menuntut adanya payung hukum yang melindungi harga di tingkat petani.

"SPKS mendesak pemerintah segera menyusun regulasi mengenai harga batas bawah TBS petani sawit. Harga batas bawah tersebut harus ditetapkan berdasarkan formula yang adil, transparan, serta mempertimbangkan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan petani sawit," ujar Sabarudin.

Keberadaan harga batas bawah dianggap krusial sebagai jaring pengaman saat terjadi fluktuasi pasar global atau perubahan kebijakan pemerintah. 

Selain itu, SPKS mengusulkan agar sebagian dana dari pungutan ekspor dialokasikan sebagai subsidi harga jika nilai TBS merosot tajam.

Sabarudin juga menyoroti pentingnya pelibatan petani dalam pengambilan keputusan. 

Ia mendesak PT DSI tidak hanya menjalin komunikasi dengan perusahaan besar atau eksportir saja.

“Kami meminta PT DSI jangan hanya berdiskusi dengan eksportir dan perusahaan. Petani juga harus diajak bicara karena kami yang berada di hulu akan merasakan langsung dampak dari kebijakan di hilir,” lanjut Sabarudin.