Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah di NTT Segera Gunakan Bantuan Presiden untuk Penanganan Pascagempa
- Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi kepada para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera mengalokasikan bantuan dari Presiden dalam proses pemulihan pascagempa.
Langkah ini diperlukan agar penanganan dampak bencana di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan dana tambahan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total nilai mencapai Rp200 miliar.
Dana tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung kelancaran berbagai program penanggulangan bencana di wilayah tersebut.
Adapun rincian pembagian dana bantuan tersebut mencakup Rp40 miliar yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Sementara itu, delapan kabupaten di wilayah NTT masing-masing mendapatkan jatah sebesar Rp20 miliar guna mempercepat perbaikan infrastruktur serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Mendagri secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9).
Mendagri menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, upaya percepatan perlu terus dilakukan.
“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim untuk mengasistensi penggunaan bantuan tersebut agar cepat direalisasikan.
Dengan demikian, bantuan ini dapat langsung menyentuh masyarakat hingga daerah pelosok yang mungkin tidak dapat dijangkau pemerintah pusat.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini relatif telah kembali berfungsi.
Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah berfungsi, meski terdapat sejumlah titik yang masih dalam penanganan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di Sumatera.
Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Ia menyebutkan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat pendataan terhadap bangunan yang rusak, baik rumah maupun fasilitas umum.
Pendataan rumah rusak tersebut penting sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.
“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.
Pada forum tersebut, Mendagri juga menjelaskan berbagai dukungan Kemendagri dalam membantu masyarakat terdampak.
Ia menyebutkan, dirinya telah menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung membantu menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa. “Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat yang hilang.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan dokumen yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, secara gratis.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung pula secara virtual kepala daerah dari Provinsi NTT. (dpi)
Load more