Data Desil Dinilai Tak Selalu Gambarkan Kondisi Warga, DPRD Surabaya Dorong Verifikasi Lapangan

tvOnenews.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menilai data desil belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Persoalan itu dinilai perlu menjadi perhatian agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

“Ya antara data administratif enggak sama dengan data kenyataannya di lapangan,” ujar Zuhrotul.

Menurutnya, Komisi D masih menerima keluhan warga yang mengalami perubahan desil, meski kondisi ekonominya tidak banyak berubah. Bahkan, ada warga dengan desil rendah yang mengaku belum menerima bantuan.

“Tapi setiap hari itu pasti ada yang mengeluh desilnya tiba-tiba naik,” katanya.

Zuhrotul menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari proses pendataan. Ia mendorong agar pemutakhiran data lebih banyak mengacu pada kondisi riil masyarakat, bukan semata hasil pemeringkatan dalam sistem.

“Jadi kalau pendataannya itu benar, didata sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan, saya yakin akan didapatkan data yang valid,” ujarnya.

Baca Juga

Warga Bantur Malang Kesulitan Air Bersih, 4.000 Liter Bantuan Didistribusikan

Menurutnya, kondisi ekonomi warga juga tidak cukup dilihat dari jenis pekerjaan. Pendapatan, beban keluarga, serta kondisi tempat tinggal perlu diperiksa secara lebih rinci untuk memastikan gambaran kesejahteraan warga.

“Jadi tidak hanya dilihat dari pekerjaannya saja,” kata Zuhrotul.

Ia juga menilai pemberian bantuan sosial seharusnya tidak terlalu kaku dengan menjadikan desil tertentu sebagai satu-satunya batas penerima. Komisi D mendorong agar pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

“Kalau menurut saya gini ya, bantuan sosial itu tidak hanya berdasarkan desil,” ujarnya.

“Kita Komisi D berharap kriteria sasaran bansos tidak kaku yang fokus pada desil tertentu, tapi bisa fleksibel disesuaikan dengan kriteria lokal dan prioritas daerah dan kapasitas fiskal daerah," lanjut politisi PAN ini. 

Karena itu, Zuhrotul mendorong adanya verifikasi lapangan, terutama bagi warga yang mengajukan bantuan. Data dalam sistem, menurutnya, perlu dikonfirmasi dengan kondisi keluarga secara langsung.

“disurvei dan ditanya secara detail,” katanya.

Ia menegaskan sistem tetap diperlukan sebagai dasar pendataan, tetapi tidak boleh mengesampingkan fakta di lapangan.

“Jadi yang namanya sistem itu tidak dijadikan sebagai robot,” ujarnya.

Komisi D juga mendorong Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW lebih aktif membantu mengidentifikasi kondisi warga di lingkungannya. Hasil temuan di lapangan dapat menjadi bahan verifikasi lebih lanjut oleh dinas terkait.

Selain itu, warga perlu mendapat ruang untuk mengajukan sanggahan atau koreksi apabila data desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan mekanisme tersebut, DPRD berharap pemutakhiran data dapat lebih akurat dan penyaluran bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.(chm)