Ketua DPRD Surabaya Dorong Bantuan Warga Tepat Sasaran, Tak Hanya Mengacu Data Desil

tvOnenews.com - Ketua DPRD Kota Surabaya, H Syaifuddin Zuhri mendorong agar penyaluran bantuan kepada warga tidak hanya mengacu pada data desil. Menurutnya, kondisi riil masyarakat di lapangan perlu menjadi pertimbangan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Syaifuddin mengatakan persoalan dapat muncul ketika data administratif tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi warga. Perubahan status desil, kata dia, jangan sampai membuat warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu tetap melihat kondisi faktual masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Maka ketika kita sudah sepakat atas kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, ini betul-betul menjadi satu perhatian khusus,” ujar Kaji Ipuk sapaan akrabnya.

Persoalan data desil menjadi perhatian di Surabaya setelah sejumlah warga mengeluhkan ketidaksesuaian status kesejahteraan mereka. Dinsos Surabaya mencatat sekitar 3.283 keluhan terkait data desil hingga awal September 2026. Pemkot Surabaya kemudian melakukan verifikasi lapangan dan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat.

Syaifuddin mengatakan DPRD Surabaya juga ikut mengawal persoalan tersebut, termasuk melalui pembahasan anggaran. Ia berpandangan, warga yang berdasarkan kondisi di lapangan memang membutuhkan bantuan tetap perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Baca Juga

Perkuat Sinergi dengan Ulama, Kapolri Silaturahmi dengan Rais Aam PBNU di Surabaya

Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Syaifuddin menyebut bantuan pendidikan tidak seharusnya dibedakan berdasarkan jenis sekolah selama penerimanya memang membutuhkan.

“Sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agama boleh, sudah sama. Bantu saja,” katanya.

Menurut Syaifuddin, pemerintah daerah juga perlu membenahi data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara administrasi dengan kondisi warga. Pendataan, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi perlu diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan.

“Kalau administrasinya salah ya benerin, gitu,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah kota lebih aktif melakukan pendataan dan tidak hanya menunggu warga mengajukan keberatan atas status desil mereka.

“Karena pemilik regulasi kan pemerintah, saranai, jangan menunggu, jemput bola,” lanjut Syaifuddin.

Sebagai Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin mengatakan pihaknya akan mengawal temuan terkait warga yang berdasarkan kondisi di lapangan memang membutuhkan bantuan. DPRD juga mendorong pemerintah kota melibatkan perangkat kewilayahan agar data yang digunakan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat.