Kejar Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Kirim 32 Aparatur ke China untuk Belajar Negosiasi

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

Materi yang diberikan dalam pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, hingga dukungan teknis dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas.

Para peserta juga akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa internasional serta isu-isu kunci dalam negosiasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Seluruh rangkaian materi kemudian ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

Karena itu, setelah kembali ke Indonesia, para peserta tidak hanya dituntut membawa pengalaman pribadi. Mereka akan diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan, termasuk mengembangkan materi pembelajaran internal, memperkuat tata cara persiapan perundingan, serta menyiapkan kader negosiator baru di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Delegasi yang berangkat terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua pejabat pimpinan tinggi. Selain mengevaluasi hasil pelatihan, kedua pejabat tersebut juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.

Dubes Wang Lutong menegaskan dukungan Pemerintah RRT terhadap peningkatan kapasitas aparatur Indonesia. Menurutnya, kemampuan negosiasi menjadi aspek penting dalam membangun kesepakatan yang dapat berkembang menjadi hubungan kemitraan strategis antara kedua negara.

Baca Juga

Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi

Kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut juga ditempatkan sebagai bagian dari penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok. Penguatan itu semakin relevan karena kedua negara tengah memperluas kerja sama di sektor perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

Bagi Indonesia, kemampuan bernegosiasi menjadi semakin strategis ketika pemerintah mengejar sasaran RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita sebesar US$8.000. (agr/aag)