Kejar Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Kirim 32 Aparatur ke China untuk Belajar Negosiasi

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 32 aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikirim ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memperkuat kemampuan negosiasi ekonomi internasional agar dapat mencapai ekonomi 8 persen.

Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting karena target pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tetapi juga kemampuan pemerintah mengamankan akses pasar, mempercepat hilirisasi, serta memperoleh alih teknologi melalui berbagai kesepakatan dengan mitra internasional.

Program bertajuk Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials itu dilepas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta.

Pelatihan selama 14 hari tersebut merupakan kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), yang diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO). Program ini menjadi bagian dari hibah bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah RRT.

Susiwijono menegaskan, kemampuan aparatur untuk keluar dari pola kerja rutin menjadi salah satu kunci agar koordinasi kebijakan ekonomi dapat menghasilkan terobosan konkret.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sesmenko Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga

Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi

Kemampuan tersebut akan berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi Indonesia di meja perundingan. Mulai dari penyusunan posisi runding, negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam setiap kesepakatan.

Terlebih, Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia. Dengan agenda kerja sama yang mencakup perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, hingga teknologi, kualitas negosiator pemerintah akan ikut menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dikunci Indonesia dalam setiap kesepakatan.

Susiwijono menilai negosiasi dengan Tiongkok juga tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan teknis untuk mencapai kesepakatan. Ada aspek budaya, sejarah, dan pola komunikasi yang perlu dipahami oleh para aparatur yang terlibat dalam perundingan.