Kepercayaan Publik Tak Cukup Dibangun Lewat Program, Ini Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital

tvOnenews.com - Program pemerintah yang berjalan di lapangan belum tentu langsung dipahami masyarakat. Di tengah derasnya informasi digital, warga bisa memperoleh kabar dari berbagai sumber, membandingkan kebijakan, hingga menyampaikan kritik melalui media sosial dalam waktu singkat. 

Situasi ini membuat komunikasi publik menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah, bukan sekadar pelengkap setelah sebuah program dilaksanakan.

Tantangannya bukan hanya memastikan informasi tersebar luas, tetapi juga menjelaskan tujuan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang tidak lengkap atau terlambat dijawab dapat memunculkan kesalahpahaman. 

Sebaliknya, komunikasi yang terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami kebijakan sekaligus menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pengumuman capaian, tetapi juga melalui kesediaan pemerintah mendengar dan merespons aspirasi warga.

Perubahan tersebut turut menuntut peran baru hubungan masyarakat (humas) pemerintah daerah. Mereka berada dekat dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. 

Penguatan peran itu menjadi salah satu fokus Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan. Kegiatan ini mendorong keselarasan informasi pusat dan daerah sekaligus memperkuat kemampuan humas dalam menghadapi dinamika komunikasi digital.

Baca Juga

Begini Pernyataan Lengkap Herri Pras saat Digeruduk OTK dan Diduga Alami Kekerasan Fisik

Humas Daerah Jadi Penghubung Kebijakan dan Aspirasi Warga

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan program nasional agar relevan dengan kehidupan masyarakat. Humas daerah tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan, tetapi juga menangkap respons warga dan meneruskannya kepada instansi terkait.

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Hariqo.

Menurut Hariqo, komunikasi pemerintah perlu berjalan dua arah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Masukan, keluhan, dan kritik masyarakat perlu diterima secara terbuka sebagai bagian dari pelayanan, kemudian disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang.

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kecepatan merespons menjadi salah satu tantangan komunikasi publik. Ketika informasi bergerak tanpa mengenal batas waktu, humas perlu mampu mengidentifikasi persoalan, memberikan penjelasan berdasarkan data, dan mengarahkan pertanyaan kepada instansi yang tepat.

Namun, penyelarasan komunikasi tidak berarti semua daerah harus menggunakan cara penyampaian yang seragam. Pesan mengenai kebijakan nasional tetap perlu disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat setempat agar lebih mudah dipahami.

Data Program Pemerintah Perlu Dijelaskan dengan Bahasa yang Dekat

Hariqo juga menekankan pentingnya menyampaikan program pemerintah melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan warga. Ia menyebut sejumlah kebijakan di bidang pendidikan, mulai dari peningkatan tunjangan profesi guru non-ASN hingga perbaikan fasilitas sekolah.

"Tunjangan profesi guru non ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Lebih dari 288 ribu papan interaktif digital sudah dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Data tersebut menggambarkan jenis informasi yang perlu diterjemahkan humas menjadi penjelasan yang mudah dipahami masyarakat. Angka capaian dapat memberikan gambaran mengenai skala program, tetapi publik juga membutuhkan informasi tentang sasaran, pelaksanaan, dan manfaat kebijakan bagi penerima.

Pendekatan berbasis data menjadi semakin relevan ketika masyarakat dapat membandingkan informasi dari berbagai kanal digital. Penjelasan yang jelas dan dapat diperiksa membantu publik memahami konteks kebijakan, sementara keterbukaan terhadap pertanyaan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan penjelasan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang menjadi narasumber dalam panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai fungsi humas perlu mendapat posisi lebih strategis dalam tata kelola pemerintahan.

"Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," tegas Sugiat.

Ia juga mendukung koordinasi komunikasi pusat dan daerah agar informasi kebijakan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," tuturnya.

Penguatan Humas Menghadapi Arus Informasi Digital

Workshop di Medan diikuti unsur humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota. Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang direncanakan berlanjut secara bertahap ke sejumlah provinsi lain.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah sebelumnya mengharapkan pembinaan dilakukan secara langsung untuk memperkuat koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain diskusi, peserta memperoleh pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional. Kegiatan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan humas dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah, termasuk ketika berhadapan dengan isu yang berkembang cepat di ruang digital.

Pada akhirnya, penguatan komunikasi pemerintah bukan hanya persoalan menyatukan pesan dari pusat hingga daerah. Kepercayaan publik juga bergantung pada kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara terbuka, menyediakan informasi yang dapat diperiksa, dan menindaklanjuti kritik masyarakat. 

Narasi yang selaras dapat membantu mengurangi perbedaan informasi, tetapi komunikasi yang benar-benar bermakna harus tetap memberi ruang bagi aspirasi warga. Dengan demikian, humas daerah tidak berhenti sebagai penyampai program, melainkan menjadi penghubung antara kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik. (udn)