SPKS Dorong DSI Perkuat Transparansi Ekspor Sawit demi Lindungi Harga TBS Petani Sawit

Sabarudin menegaskan, petani swadaya merupakan pilar utama pasokan industri kelapa sawit nasional, sehingga setiap rekayasa kebijakan ekspor tidak boleh mendistorsi ekosistem usaha mereka.

"Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat industri sawit nasional. Namun, kami berharap setiap kebijakan yang diterapkan tetap memberikan perlindungan terhadap harga TBS dan pendapatan petani," jelas Sabarudin.

Selain persoalan transparansi alur ekspor, organisasi pekebun ini meminta pemerintah menetapkan instrumen harga batas bawah (floor price) bagi TBS guna meredam anjloknya harga akibat dinamika pasar global maupun penyesuaian regulasi. 

SPKS juga menuntut adanya garansi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) tetap menyerap TBS petani swadaya secara lancar sesuai aturan.

Rangkaian poin tersebut termaktub dalam 13 butir tuntutan aksi SPKS yang mencakup pembatasan margin niaga, penguatan partisipasi organisasi petani dalam perumusan kebijakan, hingga harmonisasi menyeluruh antara harga CPO global, Indeks K, rendemen, dan formula harga TBS di tingkat pekebun demi tata niaga sawit yang adil. (dpi)
 

Baca Juga

Direktorat Jenderal Perkebunan: Karhutla Tidak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit