SPKS Dorong DSI Perkuat Transparansi Ekspor Sawit demi Lindungi Harga TBS Petani Sawit

Jakarta, tvOnenews.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menitikberatkan perhatian pada reformasi tata kelola niaga kelapa sawit secara terbuka, terintegrasi, dan akuntabel. 

Langkah pembenahan ekspor tersebut dinilai krusial untuk mendongkrak pemasukan kas negara tanpa mengorbankan stabilitas harga tandan buah segar (TBS) maupun taraf hidup para pekebun rakyat.

Sikap tersebut disuarakan sebagai bagian dari tuntutan para petani saat memperingati Hari Tani Nasional di Jakarta, Kamis (24/9).

Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Marselinus Andri, menekankan bahwa skema ekspor terpusat atau satu pintu semestinya difokuskan guna membedah celah manipulasi transaksi perdagangan internasional, semisal praktik pelaporan nilai lebih rendah (under-invoicing) hingga pengalihan laba (transfer pricing).

Namun di sisi lain, kepastian harga panen petani di tingkat bawah tidak boleh diabaikan.

"Harapan kami, DSI dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola ekspor yang transparan dan akuntabel. Melalui integrasi data dan pengawasan transaksi yang lebih baik, penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa menambah beban biaya yang berpotensi memengaruhi harga TBS di tingkat petani," ujar Andre dalam pernyataannya.

Baca Juga

Danareksa Investments Resmi Diluncurkan Usai Merger Empat Manajer Investasi, AUM Gabungan Tembus Rp170 Triliun

Andri menilai, keterbukaan informasi merupakan fondasi vital dalam tata niaga ekspor. 

Oleh karena itu, SPKS mendorong publikasi yang gamblang mengenai komponen pembentukan harga jual ekspor, penetapan harga referensi, kalkulasi margin, hingga rincian volume perdagangan sawit. 

Transparansi tersebut diharapkan melahirkan keadilan antara lonjakan harga crude palm oil (CPO) dunia dengan nilai tebus TBS yang diterima petani.

"Penguatan tata kelola ekspor perlu diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diawasi. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara dan perlindungan pendapatan petani dapat berjalan beriringan," lanjut Andri.

Kekhawatiran senada diungkapkan Ketua Umum SPKS, Sabarudin. Ia mengingatkan DSI agar tidak terjebak menjadi pelaku pasar langsung dalam aktivitas jual-beli CPO dan produk turunannya. 

Menurutnya, peran ganda tersebut berisiko memperpanjang mata rantai logistik yang pada akhirnya menciptakan pos-pos pembiayaan baru yang membebani petani.

"Kebijakan DSI harus difokuskan pada penguatan tata kelola dan transparansi ekspor, tanpa menciptakan rantai perdagangan dan biaya baru yang berpotensi berdampak pada penurunan harga TBS petani," jelas Sabarudin.

Sabarudin menegaskan, petani swadaya merupakan pilar utama pasokan industri kelapa sawit nasional, sehingga setiap rekayasa kebijakan ekspor tidak boleh mendistorsi ekosistem usaha mereka.

"Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat industri sawit nasional. Namun, kami berharap setiap kebijakan yang diterapkan tetap memberikan perlindungan terhadap harga TBS dan pendapatan petani," jelas Sabarudin.

Selain persoalan transparansi alur ekspor, organisasi pekebun ini meminta pemerintah menetapkan instrumen harga batas bawah (floor price) bagi TBS guna meredam anjloknya harga akibat dinamika pasar global maupun penyesuaian regulasi. 

SPKS juga menuntut adanya garansi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) tetap menyerap TBS petani swadaya secara lancar sesuai aturan.

Rangkaian poin tersebut termaktub dalam 13 butir tuntutan aksi SPKS yang mencakup pembatasan margin niaga, penguatan partisipasi organisasi petani dalam perumusan kebijakan, hingga harmonisasi menyeluruh antara harga CPO global, Indeks K, rendemen, dan formula harga TBS di tingkat pekebun demi tata niaga sawit yang adil. (dpi)