Dari Eksportir Bijih Jadi Raja Nikel, Indonesia Kini Kuasai 41 Persen Produksi Dunia

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam satu dekade terakhir, posisi Indonesia telah berubah menjadi salah satu kekuatan utama dalam rantai industri nikel global. Pangsa produksi nikel olahan nasional bahkan telah mencapai sekitar 41 persen dari total produksi dunia.

Perubahan tersebut menjadi salah satu gambaran paling nyata dari agresivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan yang konsisten, termasuk larangan ekspor bijih nikel, telah mengubah struktur industri nasional dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pusat produksi nikel olahan.

“Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan,” kata Yusuf saat dihubungi, Senin (28/9/2026).

Dalam perkembangannya, Indonesia bahkan menggeser China sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia. Pangsa produksi nasional yang sebelumnya hanya sekitar 1 persen melonjak menjadi 41 persen. Kenaikan tersebut mencerminkan masifnya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang menarik investasi ke dalam negeri.

Namun, dominasi produksi tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Dengan menguasai porsi besar produksi dunia, kebijakan Indonesia terkait volume produksi berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan nikel global.

Karena itu, Yusuf menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi Bahlil Lahadalia dalam menata produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi penting.

Baca Juga

Penyidik Jampidsus Tetapkan Lima Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel

Menurutnya, pengendalian produksi dapat menjadi instrumen untuk menjaga harga nikel sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Meski demikian, kebijakan tersebut harus menjaga kebutuhan bahan baku industri pengolahan di dalam negeri agar kapasitas smelter tidak terganggu.

“Pengurangan volume dapat meningkatkan penerimaan negara jika mampu mengangkat harga, tetapi kuota tidak boleh terlalu ketat hingga smelter kekurangan bahan baku,” ujarnya.

Yusuf mengatakan manfaat hilirisasi sejauh ini telah terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan pekerjaan di kawasan industri. Namun, besarnya pangsa produksi Indonesia belum otomatis menjadikan seluruh manfaat ekonomi nikel tinggal di dalam negeri.

“Pangsa 41 persen merupakan modal tawar yang besar, tetapi baru menjadi kekuatan ekonomi jika Indonesia menguasai teknologi, memperluas pembeli, menjaga harga, dan mempertahankan lebih banyak nilai tambah di dalam negeri,” kata Yusuf.

Pandangan serupa disampaikan analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita. Mengacu pada data Our World in Data berbasis British Geological Survey, Ronny menyebut produksi nikel olahan Indonesia melonjak lebih dari 60 kali lipat, dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023.

Lonjakan tersebut, menurut Ronny, menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi telah mengubah struktur industri nikel nasional secara signifikan.

“Jadi, kalau parameternya adalah kemampuan mengubah bijih menjadi produk olahan di dalam negeri, hilirisasi jelas menghasilkan transformasi struktural,” ujar Ronny.

Dampak investasi dari transformasi tersebut juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pada semester I 2026, investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sementara sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun.

“Masuknya investasi tersebut menciptakan efek berganda berupa pembangunan kapasitas industri, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai ekspor, serta semakin dalamnya basis manufaktur nasional. Ke depan, manfaat tersebut dapat diperbesar melalui transfer teknologi, peningkatan keterlibatan pemasok domestik, penguatan kualitas tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Ronny, status sebagai produsen nikel terbesar seharusnya menjadi pijakan untuk memasuki fase berikutnya, yakni deep industrialization. Artinya, Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan volume produksi nikel olahan, tetapi perlu memperluas penguasaan teknologi dan rantai nilai industri.

Pengembangan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), nickel sulphate, precursor, cathode active material, recycling hingga industri baterai dinilai dapat menjadi tahap lanjutan. Dengan begitu, Indonesia berpeluang bergerak dari sekadar negara dengan produksi nikel terbesar menjadi negara yang memiliki posisi lebih kuat dalam teknologi dan nilai tambah industri tersebut.

“Gelar ‘raja nikel’ baru merupakan babak pertama. Babak keduanya jauh lebih penting, apakah Indonesia hanya menjadi negara dengan produksi nikel terbesar, atau benar-benar menjadi negara yang paling besar menikmati nilai ekonomi, teknologi dan kekuatan industri dari nikelnya,” ujar Ronny. (agr/aag)