Akademisi Dukung Pilihan Presiden Prabowo pada Jenderal Suyudi untuk Kapolri

Konsensus tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, yang menyatakan "Komisi III DPR RI telah secara aklamasi, menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo." Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ketua DPR Puan Maharani yang meminta persetujuan seluruh anggota dewan, dan dijawab serentak dengan kata "Setuju" sebelum palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Menurut Yuddy, publik tidak akan sulit menemukan alasan di balik pilihan Presiden Prabowo. Prestasi Jenderal Suyudi selama memimpin BNN sejak dilantik pada 25 Agustus 2025 adalah bukti nyata yang dapat diverifikasi oleh siapa pun.

"Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan sejak dilantik sebagai Kepala BNN, Jenderal Suyudi berhasil memimpin pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun di Kamboja, yang disebut sebagai pengungkapan narkoba terbesar sepanjang 2025. Operasi tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman narkotika. Dalam proses yang sama, BNN juga berhasil menangkap buronan Interpol Dewi Astutik, yang dikenal sebagai sosok utama jaringan kartel narkoba internasional. Belum lagi pendekatan strategis follow the money yang berhasil merampas aset tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari Rp 165 miliar. Rekam jejak seperti ini sulit dibantah," ungkap Yuddy, yang juga pernah mengemban amanah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina merangkap Republik Georgia dan Republik Armenia periode 2017–2021.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR pagi harinya, Jenderal Suyudi memaparkan visi "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri hingga 2029. Ia secara terbuka menyoroti sembilan isu utama yang harus dibenahi di tubuh Polri, mulai dari kecepatan merespons laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga fenomena "no viral no justice" yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dalam penanganan laporan ke institusi kepolisian.

"Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Logika yang harus diubah, bukan 'lapor, menunggu, viral baru diperhatikan', tetapi 'lapor, diverifikasi, ditangani, diberi kabar perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum'," tegas Jenderal Suyudi dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR.