Pengamat Kebijakan Publik Ungkap Dampak Positif soal Rangkap Jabatan Bahlil Lahadalia: Arah Kebijakan Energi Selaras

Jakarta, tvOnenews.com- Pengamat kebijakan Publik menyoroti posisi Bahlil Lahadalia saat ini, memimpin dua jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Pertama dari Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda menyebut posisi Bahlil membuka peluang untuk memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional. 

Dengan penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi, Faktur menilai strategis karena kedua sektor memiliki keterkaitan erat.

"Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Sumber :

• Sekretariat Presiden

Lebih lanjut kata Fatkur, besarnya skala hilirisasi terlihat dari realisasi investasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. 

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Rangkap Jabatan, Akademisi Nilai Bisa Percepat Hilirisasi hingga Kemandirian Energi

Dengan posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang untuk menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.

Selain hal tersebut, modal lainnya terlihat dari perkembangan hilirisasi mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia, jauh dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014. 

Hal ini menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global.

Menurutnya, Nikel perlu didorong hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang. 

"Tembaga dapat dikembangkan menuju kabel, komponen kelistrikan dan elektronik, sedangkan bauksit diarahkan sampai aluminium dan berbagai produk turunannya. Dengan strategi tersebut, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi fondasi reindustrialisasi nasional,” tegasnya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik lainnya juga menilai ada dampak positif dari rangkap jabatan Bahlil saat ini.

Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono itu sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian. 

“Hilirisasi bersinggungan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan, sedangkan transisi energi juga butuh keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah. Penempatan keduanya dalam satu koordinasi buka peluang bagi pemerintah menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," kata Kristian.

Selain itu ada kesinambungan peran Bahlil, juga dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Hal ini berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Namun, mandat yang semakin besar harus dibarengi mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas,” jelasnya.

Dia juga menilai capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM 2025 sebesar sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor yang relevan dalam membaca perluasan mandat Bahlil. 

Namun keberhasilan Bahlil perlu dibuktikan melalui hasil yang lebih luas, mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan impor energi, penciptaan lapangan kerja, hingga bertambahnya kapasitas energi terbarukan.

"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," terang Kristian. 

Dengan demikian soal mandat baru Bahlil, ini berpotensi memperkuat koordinasi pemerintah dan diikuti tata kelola yang akuntabel, sert mampu memastikan manfaat hilirisasi serta pengelolaan energi semakin dirasakan masyarakat.(ars/klw)