Pemerintah Dinilai Perlu Perbaiki Arsitektur Komunikasi

“Ketika sebuah kebijakan dikemas dengan empati dan bahasa keseharian yang objektif, resistensi publik akan melunak secara organik, sehingga stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga,” katanya.

Retno pun menjelaskan bahwa membahas lanskap komunikasi hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI dan analitik data besar. 

Banyak lembaga publik mendadak latah, berlomba-lomba mengadopsi perangkat canggih untuk memproduksi konten secara masif.

Namun, Retno memberikan catatan kritis yang sangat tajam mengenai batasan teknologi tersebut seperti AI adalah akselerator, bukan perencana.

"AI dapat memproses jutaan data sentimen atau merumuskan ribuan kata dalam hitungan detik. Namun, AI tidak memiliki nurani, empati sosiologis, dan intuisi krisis. Jika angle komunikasi awal yang dipilih oleh pemerintah sudah keliru misalnya, merilis kampanye yang abai terhadap tekanan daya beli masyarakat maka penggunaan AI justru akan menjadi bumerang,” ujarnya.

Menurut Retno, ketika sudut pandang pesannya keliru, teknologi canggih itu hanya akan melipatgandakan distribusi pesan yang salah ke seluruh penjuru ruang digital dalam sekejap, memicu gejolak sentimen publik yang lebih luas.

Baca Juga

Pemerintah Perketat Pengawasan Beras Fortifikasi, 25 Merek Diduga Tak Sesuai Standar

"Oleh karena itu, otak di balik kemudi yang menentukan etika, konteks sosial, dan rasa empati mutlak harus berada di tangan praktisi kehumasan profesional yang memahami denyut nadi publik," imbuhnya.

Sudah saatnya komunikasi pemerintah bertransformasi menjadi citizen-centric hub yang profesional dan adaptif, didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis.

Penempatan praktisi kehumasan di pucuk pimpinan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

"Komunikasi pemerintah yang sukses bukanlah tentang seberapa lantang negara berbicara kepada rakyatnya, tetapi seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat," pungkasnya.(raa)