Soroti Kampanye LGBT di Ruang Publik, Atalia Praratya: Jangan Normalisasi yang Tidak Pantas
- YouTube/cxomedia
Jakarta, tvonenews.com- Atalia Praratya turut menyoroti kampanye LGBT di Ruang Publik. Hal ini disampaikannya setelah adanya Aksi Women's March Jakarta 2026 yang diselenggarakan pada Sabtu, 7 November 2026 lalu.
Aksi tersebut dilakukan dari kawasan Sarinah menuju Monumen Nasional (Monas) dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Atalia Praratya sebagai seorang ibu mengaku prihatin adanya kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) aktif di Ruang Publik.
Menurutnya, kehadiran LGBT bukan sesuatu hal yang mudah diterima dan bertentangan dengan nilai serta norma di Indonesia.
"Jangan sampai kampanye yang mengangkat perilaku yang dipandang menyimpang justru mendorong normalisasi di tengah masyarakat. Perlu ada batas dan sikap kritis terhadap setiap pesan yang disampaikan di ruang publik," jelasnya, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (10/11/2026).
- Dibuat oleh Gemini AI
Lebih lanjut, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu mengingatkan adanya peraturan Presiden yang telah mengatur larangan terkait LGBT.
Sebagaimana diketahui secara lengkap, dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto memasukkan "penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ)" ke dalam kategori ancaman nonmiliter (berdimensi sosial budaya dan ideologi).
Dengan demikian, kata Atalia dalam akun instagramnya mengajak setiap orang tua mampu mengawasi setiap anak-anaknya. Terlebih dalam ruang publik dan berselancar di dunia maya.
"Jangan normalisai kampanye yang tidak pantas. Ruang publik seharusnya menjadi tempat menyampaikan aspirasi dengan tetap memperhatikan nilai, norma, dan tanggung jawab sosial," kata Atalia.
"Saya merasa kita perlu lebih peduli dan bijak dalam menyikapi berbagai fenomena yang berkembang terutama demi masa depan generasi muda," tuturnya.
Untuk diketahui, Perpres tersebut ditetapkan pada 24 Oktober 2025 menjadi pedoman penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara selama periode 2025 hingga 2029. Dalam lampirannya, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori utama, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Salah satu yang dicantumkan dalam kategori ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ).
Load more