KNPI Minta Penyelidikan Transparan Terkait Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti kabar adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam aksi damai di depan Mabes Polri pada Senin (9/11/2026), Haris menegaskan bahwa isu ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan kepala negara dan kedaulatan bangsa.

"Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar," ujar Haris dalam orasinya.

Menurutnya, setiap dugaan penyadapan ilegal itu harus diusut secara transparan guna menjaga marwah institusi negara dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Terkait hal tersebut, DPP KNPI menyampaikan lima tuntutan resmi kepada Polri:

1. Mendukung Kapolri agar segera mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden, termasuk mengungkap pihak pelaksana maupun pemberi perintah.
2. Meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan tanpa intervensi.
3. Mendukung penindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang pangkat atau jabatan.
4. Meminta Polri memperketat perlindungan keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden.
5. Mendorong proses penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk memproses unsur dugaan makar jika terbukti.

Baca Juga

Gibran Juga Disarankan Presiden Prabowo untuk Ajukan PK terkait Ijazah di Mahkamah Agung

Haris menegaskan bahwa KNPI akan terus mengawal proses ini agar tidak sekadar menjadi polemik publik, melainkan diselesaikan melalui jalur hukum yang kredibel. 

Ia mengingatkan bahwa loyalitas aparat harus tetap tegak lurus kepada konstitusi, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini," pungkas Haris. (dpi)