Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Jakarta, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjut dugaan kasus TPPU yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Sidang tersebut beragendakan kesaksian dari pihak swasta yakni Eky Pratama.

Eky membeberkan bahwa perusahaannya menggelontorkan honorarium mencapai Rp3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto.

Ia mengaku sana tersebut dibagi dalam dua termin yakni Rp1 miliar untuk pendampingan di tahap penyelidikan dan Rp2 miliar tatkala kasus naik ke tingkat penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung.

Menyorot kesaksian yang diberikan, pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif. 

Menurutnya, transaksi antara pihak perusahaan swasta dan DR Law Firm murni berjalan di atas rel keperdataan kontrak profesional.

Baca Juga

Audit Forensik Perbankan Dinilai Perlu dalam Pembuktian TPPU Febrie Adriansyah

"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yanuar turut merinci ketiadaan unsur tersebut dengan meninjau aturan hukum pidana nasional mutakhir. 

Menurutnya dalam kerangka hukum positif Indonesia delik pemerasan diatur sangat ketat.

"Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," urai Yanuar.

Ia menambahkan pembuktian hukum pidana menuntut korelasi nyata berupa tekanan atau intimidasi dari pihak yang dituduh. 

Namun, fakta persidangan justru memperlihatkan bahwa pembayaran tersebut murni berakar dari proposal penawaran dan kesepakatan kontraktual antara korporasi dan kantor hukum, tanpa campur tangan pemaksaan dari Febrie Adriansyah.

"Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," tegasnya.

Meski demikian, dari sudut pandang pengawasan kebijakan publik, Yanuar tetap memberikan catatan kritis bagi korporasi. 

Kritis itu berupa membayar jasa hukum hingga miliaran rupiah namun dengan output di lapangan yang hanya menunggu di lobi tentu menuntut transparansi internal perusahaan agar anggaran tersebut tidak jatuh pada ruang abu-abu yang mencederai akuntabilitas.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," pungkasnya. (raa/muu)