Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?
- Gambar ilustrasi AI
tvOnenews.com - Penyalahgunaan vape kini menjadi perhatian baru dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Rokok elektrik yang selama ini identik dengan gaya hidup modern dan alternatif konsumsi nikotin mulai menghadapi persoalan serius setelah ditemukan sejumlah cairan vape yang mengandung zat terlarang.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa perangkat yang terlihat biasa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyamaran narkotika.
Kekhawatiran tersebut semakin besar seiring maraknya konten penyalahgunaan vape di media sosial. Berbagai video yang memperlihatkan penggunaan rokok elektrik secara tidak wajar, termasuk tren penggunaan cairan dengan kandungan yang tidak jelas, membuat persoalan ini semakin sulit dipandang hanya sebagai urusan gaya hidup.
Viralitas konten semacam itu juga berpotensi menormalisasi perilaku berisiko, terutama ketika tidak disertai informasi mengenai bahaya zat yang dikonsumsi.
Di tengah perkembangan tersebut, kebijakan Mabes Polri yang melarang penggunaan vape di lingkungan institusinya memunculkan perdebatan lebih luas.
Langkah ini dinilai bukan sekadar aturan internal, melainkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengawasan rokok elektrik dan mempertimbangkan kebijakan nasional.
Apalagi, temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sejumlah sampel cairan vape telah terkontaminasi narkotika.
Temuan BNN Ungkap Vape Mulai Dimanfaatkan sebagai Media Narkotika
Ancaman penyalahgunaan vape bukan sekadar kekhawatiran tanpa bukti. Irjen Pol. Dr. Umar Surya Fana, S.H., S.I.K., M.H., Dosen Utama Tingkat I STIK sekaligus Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, menilai kebijakan pelarangan vape di lingkungan Polri patut mendapat perhatian.
Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika menunjukkan bahwa jaringan kejahatan terus mencari cara baru untuk menyamarkan zat terlarang melalui produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Ketika suatu produk telah dimanfaatkan untuk menyamarkan narkotika, seberapa lama kita akan membiarkan ruang penyalahgunaannya tetap terbuka?” ujar Umar.
Data BNN yang diperbarui pada Mei 2026 memperkuat kekhawatiran tersebut. Dari 438 sampel cairan vape, baik berupa kartrid maupun cairan isi ulang, sebanyak 105 sampel atau 23,97 persen dinyatakan positif mengandung narkotika.
Dalam pemeriksaan terhadap kelompok sampel lainnya yang berjumlah 341, ditemukan 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis, satu sampel mengandung sabu, dan 23 sampel mengandung etomidate.
Meski demikian, angka tersebut tidak bisa langsung diartikan bahwa hampir seperempat seluruh produk vape yang beredar di Indonesia mengandung narkotika. Sampel yang diperiksa belum tentu mewakili keseluruhan produk di pasar.
Namun, temuan tersebut menunjukkan adanya celah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi zat terlarang.
Gambaran lebih jelas terlihat dari pengungkapan laboratorium gelap di Sudirman Tower Condominium pada Januari 2026. Berdasarkan kajian BNN, aparat menemukan sekitar lima liter cairan etomidate dan 3.000 kartrid vape.
Temuan ini memperlihatkan bagaimana produk yang secara kasatmata terlihat seperti perangkat rokok elektrik biasa dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan aktivitas produksi dan peredaran narkotika.
“Orang melihat perangkat vape. Laboratorium bisa menemukan cerita yang berbeda di dalam cairannya,” tulis Umar.
Ancaman serupa juga terungkap melalui penyitaan lebih dari 3,37 ton bunga ganja asal Thailand dalam operasi gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polres Gresik.
Dalam kuliah umum di Universitas Indonesia pada 4 Agustus 2026, Jenderal Suyudi Ario Seto, yang saat itu menjabat Ketua BNN, memaparkan bahwa ganja tersebut diduga akan diekstrak menjadi cairan mengandung THC untuk diisikan ke dalam kartrid vape.
Potensi hasil konversinya diperkirakan mencapai lebih dari 2,27 juta kartrid. Angka tersebut merupakan estimasi kapasitas produksi, bukan jumlah kartrid yang berhasil disita aparat.
Bahaya Vape Tidak Hanya Berkaitan dengan Narkotika
Persoalan rokok elektrik juga berkaitan dengan risiko kesehatan yang perlu dipahami masyarakat. Anggapan bahwa vape lebih aman karena tidak menggunakan pembakaran tembakau secara langsung tidak berarti seluruh kandungan cairannya bebas dari zat berbahaya.
Umar mengutip kajian BNN yang merangkum penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap 13 sampel cairan vape dengan berbagai varian perisa.
Pengujian dilakukan menggunakan sel paru A549 dan sel pankreas MIN6. Hasil penelitian melaporkan bahwa 92 persen sampel menimbulkan efek toksik terhadap sel paru. Sementara itu, seluruh sampel menunjukkan penurunan sekresi insulin pada model sel pankreas.
Temuan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Pengujian terhadap kultur sel di laboratorium tidak serta-merta menggambarkan tingkat risiko yang pasti dialami setiap pengguna vape dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, hasil penelitian tersebut menjadi sinyal penting bahwa kandungan cairan rokok elektrik perlu mendapatkan pengawasan lebih serius.
Risiko ini semakin kompleks ketika cairan vape tidak hanya mengandung nikotin dan bahan perisa, tetapi juga berpotensi dicampur dengan zat lain yang tidak diketahui penggunanya.
Karena itu, konsumen perlu lebih berhati-hati terhadap produk dengan komposisi tidak jelas, sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan peredaran cairan rokok elektrik.
Larangan Vape Polri dan Dorongan Regulasi Nasional
Kebijakan pembatasan vape di lingkungan kepolisian menjadi salah satu respons terhadap perkembangan ancaman tersebut.
Melalui surat edaran yang diterbitkan Jenderal Suyudi, Mabes Polri melarang penggunaan vape bagi pegawai negeri pada Polri, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi tamu dan pengunjung yang berada di lingkungan kerja kepolisian.
Umar menilai kebijakan itu merupakan bentuk pencegahan internal sekaligus keteladanan dari institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika.
“Institusi yang bertugas memberantas narkotika memberi contoh dengan membatasi penggunaan sarana yang telah terbukti disalahgunakan untuk mengonsumsinya,” ungkapnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi awal pembahasan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional. Namun, pelarangan vape untuk seluruh masyarakat harus disertai landasan hukum yang jelas, termasuk pengaturan mengenai cakupan larangan, masa transisi, dan mekanisme pengawasan.
Surat edaran internal Polri tidak otomatis menjadikan penggunaan vape sebagai tindak pidana bagi masyarakat umum. Demikian pula, seseorang yang menggunakan rokok elektrik tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa adanya bukti yang sah.
“Pencegahan tidak perlu menunggu setiap perangkat berubah menjadi barang bukti,” tegasnya.
Menurut Umar, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap rantai produksi dan distribusi, membongkar jaringan peredaran narkotika, serta menyediakan layanan bantuan bagi pengguna yang ingin berhenti dari ketergantungan nikotin.
Dengan demikian, penanganan persoalan vape tidak cukup hanya berfokus pada pembatasan konsumsi. Edukasi publik, pengawasan produk, penegakan hukum, dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan.
“Ketika bandar sudah melihat vape sebagai peluang, negara harus lebih dahulu melihatnya sebagai tanggung jawab perlindungan. Jangan sampai kita sibuk menikmati aromanya, sementara jaringan narkotika diam-diam memperluas pasarnya,” pungkas Umar. (udn)
Load more