Kisah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang Berani Legalkan Judi demi Pembangunan Ibu Kota
- Ilustrasi ChatGPT / IPPHOS
Legalkan Perjudian untuk Menambah Pendapatan Daerah
Kebijakan perjudian yang diterapkan Ali Sadikin tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan Jakarta ketika ia mulai menjabat sebagai gubernur.
Pada masa itu, Ibu Kota menghadapi persoalan sosial dan infrastruktur yang cukup berat. Sekitar tiga juta penduduk tinggal di kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, sekitar 60 persen anak usia sekolah belum mengenyam pendidikan.
Kondisi pegawai pemerintah daerah juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 24.700 pegawai tercatat menerima gaji yang relatif rendah.
Ali memperkirakan persoalan tersebut akan semakin besar seiring meningkatnya arus urbanisasi menuju Jakarta. Pemerintah daerah harus menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas pemakaman.
Di sisi lain, anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta saat itu hanya sekitar Rp266 juta. Jumlah tersebut dinilai sangat terbatas untuk membiayai pembangunan Ibu Kota agar memiliki fasilitas yang layak sebagai pusat pemerintahan negara.
Ali kemudian berupaya mencari sumber pendapatan baru melalui optimalisasi pajak daerah. Persoalannya, sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tidak bersedia membayar pajak, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kewajiban tersebut.
Dalam situasi itu, Ali melihat aktivitas perjudian sebagai salah satu potensi sumber pemasukan daerah.
Menurut pemikirannya, aktivitas perjudian yang sebelumnya berlangsung secara sembunyi-sembunyi lebih baik diatur dan dilegalkan agar pemerintah bisa mengawasi pelaksanaannya sekaligus menarik pajak untuk membiayai pembangunan.
Pada 1967, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan legalisasi perjudian melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor 805/A/k/BKD/1967. Kebijakan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah menetapkan sejumlah lokasi perjudian yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Kasino Petak IX, Kasino Jakarta Theatre, Copacabana Casino, Lotto Fair Proyek Senen, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, serta Toto Hailai di kawasan Ancol.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melokalisasi aktivitas perjudian sekaligus mengendalikan praktik perjudian ilegal.
Pada 26 Juli 1967, Ali juga mengeluarkan surat keputusan yang melarang penyelenggaraan perjudian secara gelap di wilayah DKI Jakarta.
Load more