Kisah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang Berani Legalkan Judi demi Pembangunan Ibu Kota
- Ilustrasi ChatGPT / IPPHOS
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026).
Ali Sadikin menjadi salah satu dari tiga tokoh yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperoleh gelar tersebut. Dua tokoh lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso serta sastrawan sekaligus budayawan Sutan Takdir Alisjahbana.
Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdian Ali Sadikin selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode, yakni 1966 hingga 1977.
- Ilustrasi ChatGPT / IPPHOS
Selama memimpin Ibu Kota, Ali dikenal sebagai sosok yang mendorong pembangunan berbagai fasilitas publik. Mulai dari jalan raya, taman kota, rumah sakit, sekolah, hingga sejumlah pusat kegiatan masyarakat berhasil dibangun atau dikembangkan pada masa kepemimpinannya.
Namun, di balik berbagai pembangunan tersebut, terdapat satu kebijakan Ali Sadikin yang hingga kini masih menjadi bagian kontroversial dalam sejarah Jakarta, yakni melegalkan perjudian dan menarik pajak dari aktivitas tersebut untuk menambah pendapatan daerah.
Perjalanan Karier Ali Sadikin
Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 7 Juli 1927. Sebelum terjun ke pemerintahan daerah, ia mengawali kariernya di dunia militer melalui Korps Komando Operasi (KKO), yang kemudian berkembang menjadi Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
Selama berkarier di lingkungan militer, Ali pernah menduduki sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Laut. Ia dikenal sebagai perwira dengan karakter tegas dan disiplin tinggi.
Kariernya kemudian berlanjut ke pemerintahan sipil. Pada 1966, Presiden pertama RI, Soekarno, menunjuk dan melantiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ali memimpin Ibu Kota selama 11 tahun hingga 1977. Ketika mulai menjabat, Jakarta menghadapi berbagai persoalan perkotaan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pendidikan, hingga kondisi permukiman yang belum memadai.
Salah satu masalah mendesak saat itu adalah terbatasnya daya tampung sekolah. Banyak anak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan belajar karena jumlah gedung pendidikan yang tersedia belum mencukupi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ali mendorong pembangunan gedung-gedung sekolah baru sekaligus memperbaiki bangunan pendidikan yang sudah tidak layak digunakan.
Legalkan Perjudian untuk Menambah Pendapatan Daerah
Kebijakan perjudian yang diterapkan Ali Sadikin tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan Jakarta ketika ia mulai menjabat sebagai gubernur.
Pada masa itu, Ibu Kota menghadapi persoalan sosial dan infrastruktur yang cukup berat. Sekitar tiga juta penduduk tinggal di kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, sekitar 60 persen anak usia sekolah belum mengenyam pendidikan.
Kondisi pegawai pemerintah daerah juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 24.700 pegawai tercatat menerima gaji yang relatif rendah.
Ali memperkirakan persoalan tersebut akan semakin besar seiring meningkatnya arus urbanisasi menuju Jakarta. Pemerintah daerah harus menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas pemakaman.
Di sisi lain, anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta saat itu hanya sekitar Rp266 juta. Jumlah tersebut dinilai sangat terbatas untuk membiayai pembangunan Ibu Kota agar memiliki fasilitas yang layak sebagai pusat pemerintahan negara.
Ali kemudian berupaya mencari sumber pendapatan baru melalui optimalisasi pajak daerah. Persoalannya, sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tidak bersedia membayar pajak, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kewajiban tersebut.
Dalam situasi itu, Ali melihat aktivitas perjudian sebagai salah satu potensi sumber pemasukan daerah.
Menurut pemikirannya, aktivitas perjudian yang sebelumnya berlangsung secara sembunyi-sembunyi lebih baik diatur dan dilegalkan agar pemerintah bisa mengawasi pelaksanaannya sekaligus menarik pajak untuk membiayai pembangunan.
Pada 1967, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan legalisasi perjudian melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor 805/A/k/BKD/1967. Kebijakan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah menetapkan sejumlah lokasi perjudian yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Kasino Petak IX, Kasino Jakarta Theatre, Copacabana Casino, Lotto Fair Proyek Senen, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, serta Toto Hailai di kawasan Ancol.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melokalisasi aktivitas perjudian sekaligus mengendalikan praktik perjudian ilegal.
Pada 26 Juli 1967, Ali juga mengeluarkan surat keputusan yang melarang penyelenggaraan perjudian secara gelap di wilayah DKI Jakarta.
Sekitar dua bulan setelah keputusan tersebut, kasino pertama dibangun di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat.
Selain kasino, pemerintah daerah juga menyelenggarakan permainan lotto atau hwa-hwe yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat Tionghoa. Pemerintah juga meningkatkan sejumlah jenis pajak lainnya, termasuk pajak kendaraan bermotor, untuk memperbesar pendapatan daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sekolah agar anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan bisa kembali mengenyam bangku sekolah.
Pemasukan dari sektor perjudian juga dimanfaatkan untuk membiayai penghijauan kota dan pembangunan berbagai fasilitas publik. Salah satu proyek kebudayaan yang menerima subsidi dari pendapatan tersebut adalah Taman Ismail Marzuki.
Di sisi lain, Ali Sadikin juga menerapkan sejumlah kebijakan sosial yang menuai perdebatan, termasuk penataan kawasan prostitusi dengan menempatkan para wanita tuna susila (WTS) di kawasan Kramat Tunggak.
Berbagai kebijakan tersebut membuat Ali mendapat julukan 'Gubernur Maksiat'. Bahkan, istrinya sempat dijuluki 'Madame Hwa-Hwe' karena kebijakan perjudian yang diterapkan suaminya.
Pendapatan Jakarta Meningkat, tetapi Menuai Penolakan
Kebijakan legalisasi perjudian memberikan tambahan pemasukan bagi kas daerah Jakarta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan, penghijauan, serta berbagai fasilitas umum lainnya.
Ali Sadikin pernah mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pajak perjudian mencapai tidak kurang dari Rp20 miliar.
Ia juga berpandangan bahwa apabila sumber pendapatan tersebut dihapuskan, Jakarta akan menghadapi kesulitan dalam mencari dana untuk melanjutkan pembangunan.
Hasil kebijakan peningkatan pendapatan daerah itu terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pada akhir masa kepemimpinannya pada 1977, APBD Jakarta tercatat mencapai Rp122 miliar, meningkat jauh dibandingkan anggaran awal yang hanya sekitar Rp266 juta.
Meski memberikan tambahan pemasukan, kebijakan Ali Sadikin tidak lepas dari penolakan berbagai kalangan. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk kelompok anak muda yang menamakan diri 'Generasi Muda', pernah menyampaikan protes terhadap kebijakan tersebut.
Ali bahkan menantang para pengkritiknya untuk tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan ekonomi dan kebutuhan pembangunan Jakarta.
Penolakan juga datang dari kalangan ulama. Salah satu tokoh yang secara terbuka menentang kebijakan tersebut adalah Abdullah Syafi'ie dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia menilai kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melegalkan perjudian bertentangan dengan ajaran Islam.
Ali Sadikin sendiri memahami bahwa perjudian merupakan aktivitas yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, ia tetap mempertahankan kebijakannya dengan alasan bahwa legalisasi tersebut ditujukan untuk mengatur aktivitas perjudian dan meningkatkan penerimaan daerah.
Dalam sejumlah pernyataannya, Ali juga pernah melontarkan argumen kontroversial mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang tetap memilih berjudi.
Ia bahkan sempat menyampaikan sindiran bahwa jika seluruh ulama di Ibu Kota menentang kebijakannya, lebih baik pemerintah membeli helikopter karena jalan-jalan di Jakarta dibangun menggunakan uang yang berasal dari sumber tersebut.
Warisan Pembangunan Ali Sadikin di Jakarta
Terlepas dari kontroversi kebijakan perjudian, masa kepemimpinan Ali Sadikin meninggalkan sejumlah proyek pembangunan yang menjadi bagian penting dari perkembangan Jakarta.
Beberapa fasilitas yang dibangun atau dikembangkan pada era kepemimpinannya antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Nasional (Monas), Taman Ismail Marzuki, Jakarta Fair, dan Proyek Senen.
Ali juga menjalankan Proyek Perbaikan Kampung Mohammad Husni Thamrin (MHT), sebuah program pembenahan kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang sebelumnya masih terbatas.
Ali Sadikin dikenal memiliki pendekatan pragmatis dalam menghadapi persoalan Jakarta. Ia menempatkan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas, meskipun sejumlah cara yang ditempuhnya memunculkan pertentangan dengan kelompok masyarakat tertentu.
Salah satu ungkapan yang kerap dikaitkan dengan pemikirannya adalah kesediaannya menanggung konsekuensi atas kebijakan yang diambil demi memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
Kini, setelah puluhan tahun meninggalkan jabatan gubernur, nama Ali Sadikin kembali mendapat perhatian melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Kisah kepemimpinannya menjadi bagian dari sejarah Jakarta, terutama mengenai upaya membangun Ibu Kota di tengah keterbatasan anggaran serta perdebatan panjang mengenai kebijakan yang digunakan untuk membiayainya.
Load more