Gandeng 10 Perguruan Tinggi, Kemenham Perkokoh Pemajuan HAM lewat Riset

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di bawah arahan Menteri Natalius Pigai kini memperkokoh upaya pemajuan HAM melalui kolaborasi strategis dengan 10 Pusat Studi HAM (PUSHAM) di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. 

Melalui gelaran Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan yang berlangsung pada 12 hingga 13 November 2026, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kontribusi akademisi dalam menciptakan riset, kajian, serta rekomendasi kebijakan yang berlandaskan prinsip HAM guna mendukung tugas negara dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia atau P5HAM.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sepuluh perguruan tinggi mitra, yakni Universitas Sulawesi Barat, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Cenderawasih, Universitas Lampung, STIH Mimika, Universitas Tadulako, serta Universitas Negeri Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, dalam sambutannya menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam menjalankan P5HAM tidak bisa diemban oleh pemerintah sendirian. 

Perguruan tinggi memegang peran krusial melalui pendidikan, riset, serta pengabdian masyarakat untuk menghasilkan kajian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 

“Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama,” kata Novita dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Baca Juga

Anugerah Diktisaintek 2026 Apresiasi Inovasi dan Transformasi Digital Kampus, Budi Luhur Raih Gold Winner

Pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga strategi utama untuk pengembangan PUSHAM, yaitu penguatan bagi pusat studi yang sudah berjalan, revitalisasi unit yang belum optimal, serta memfasilitasi pembentukan pusat studi baru bagi kampus yang belum memilikinya. 

Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM) nantinya akan bertindak sebagai pintu koordinasi tunggal dalam kemitraan ini.

Kepala PPSDM HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, menyampaikan bahwa pola kerja sama ini dirancang dalam kerangka pentahelix agar lebih terpadu dan berkelanjutan. 

"Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut," ujar Aditya.

Bentuk dukungan dalam kemitraan ini sangat beragam, mulai dari pertukaran tenaga ahli, akses data melalui platform pembelajaran Kemenham, hingga kolaborasi pendanaan riset. 

Rencananya, jejaring ini akan terus diperluas dengan melibatkan 20 PUSHAM pada tahun 2027 mendatang.

Agenda ini juga melibatkan sejumlah aktivis HAM terkemuka yang bertugas sebagai tenaga ahli kementerian untuk membantu penyusunan regulasi, pengembangan kurikulum, hingga pendampingan teknis bagi perguruan tinggi yang berkomitmen memajukan studi hak asasi manusia. (dpi)