Rudapaksa Tahanan Wanita hingga Hamil, Eks Kapolsek Dompu Belum Jadi Tersangka
- istimewa
Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani selama menjabat sebagai Kapolsek Dompu.
Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran yang dilakukan Sarbani, antara lain dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026.
Perbuatan tersebut berlanjut pada Agustus 2026 ketika yang bersangkutan mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu dan melakukan hubungan badan di luar nikah.
Majelis juga mengungkap perbuatan Sarbani yang melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Bahkan, dalam persidangan turut terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Atas rangkaian perbuatan itu, majelis KKEP menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari kepada mantan perwira pertama Polri tersebut.
Putusan itu mengacu pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Atas putusan tersebut, Kholid menyampaikan bahwa Sarbani mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.
Kholid mengatakan Polda NTB akan menindaklanjuti langkah hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (muu)
Load more