PMII Tuntut Tarif TransJakarta Rp 0, Wagub DKI Jakarta: Belum Memungkinkan

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab tuntutan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) usai geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Riza mengatakan tuntutan tarif TransJakarta Rp 0 tidak dapat dikabulkan.

"Tetapi kita berharap tuntutan kan harus realistis. Kalau TransJakarta digratiskan ya belum memungkinkan," katanya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mensubsidi hingga triliunan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat Jakarta dalam menggunakan transportasi umum.

Kendati di masa saat ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sedang melambung tinggi, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan dana subsidi tambahan sebesar Rp 62 miliar agar tarif angkutan yang terintegrasi dengan JakLingko tidak mengalami peningkatan.

"Sekarang saja, dengan harga yang sekarang, Pemprov itu mensubsidi triliunan angkanya. Bukan ratusan miliar lagi setiap tahunnya," ujarnya.

Baca Juga

Muncul Kabar TPS Ilegal di Cilincing, DPRD Sentil Pemprov DKI Jakarta

"Bahkan, karena sekarang ada BBM naik Pemprov mensubsidi TransJakarta itu Rp 62 miliar supaya harga karcis atau tiket TransJakarta tetap. Tidak ada peningkatan sekali pun BBM naik," lanjutnya.

Mewakili pihak Pemprov DKI Jakarta, Riza mengaku aspirasi yang disampaikan oleh PMII menjadi perhatian jajarannya meski pun sulit untuk dikabulkan.

Mau bagaimana pun, unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman PMII merupakan perwakilan aspirasi rakyat DKI Jakarta.

"Tuntutan mahasiswa tentu menjadi perhatian kita ya. Untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jakarta Timur menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (14/9/2022).

Ketua PMII Jakarta Timur Farhan Nugraha mengungkapkan pihaknya sebagai kelompok kemahasiswaan menggugat keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Mereka juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memangkas tarif angkutan umum di DKI Jakarta sebagai bentuk upaya mengurangi beban masyarakat yang terdampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas tarif moda transportasi sebesar 50 hingga 100 persen," ujar Farhan. (agr/nsi)