PT TransJakarta: Halte Bundaran HI Tengah Diuji Coba, Rampung pada November 2022

Yayat mengaku, lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pihaknya telah meminta TransJakarta untuk menyelesaikan apa yang sudah diusulkan. Kendati demikian hingga kini usulan tersebut tidak direspon dengan baik.

"Dalam praktiknya tidak ada tindak lanjut setahun lalu, dan tiba-tiba terjadi polemik di masyarakat, termasuk dari Sejarawan JJ Rizal," jelasnya.

TABG sendiri telah mengikuti prosedural dalam mengusulkan perubahan desain Halte Bundaran HI, baik secara teknis dan administrasi. 

Sebagai informasi, Yayat menyatakan TABG telah membuat catatan untuk TransJakarta untuk melakukan desain ulang dengan konsep yang ramah budaya. Tentu ketinggian halte tidak dua lantai, hal ini disinyalir tidak sesuai dengan kebutuhan halte pada umumnya.

"Catatan sudah dibuat adalah untuk TransJakarta agar melihat struktur cara budayanya, supaya dijaga, dan ketinggiannya bukan dua lantai," pungkasnya.

Diketahui, TransJakarta tidak memiliki izin dari TABG. Sementara, jika itu izin bangunan harus melalui TABG. Sementara sejak setahun lalu, TransJakarta hanya datang satu kali sidang.

Sementara umumnya di sidang pertama ada catatan untuk sidang kedua, dan sidang ketiga untuk memperbaiki hingga pada akhirnya ditandatangani oleh TABG, baru TransJakarta dapat memperoleh izin proses.

Tak Sejalan dengan Gagasan Anies Baswedan

Sejarawan Indonesia JJ Rizal buka suara soal alasan pembangunan revitalisasi halte Bundaran HI dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat memandang cagar budaya Patung Selamat Datang.

JJ Rizal menegaskan hal itu tak sejalan dengan gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Sebagai contoh, Anies merobohkan atap Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) lantaran diduga menutupi lanskap Ibu Kota.

"TransJakarta itu tidak punya niat kalau dia katakan untuk memudahkan orang melihat Patung Selamat Datang," kata Rizal saat dihubungi media, Sabtu (8/10/2022).

"Gagasan itu sendiri bertentangan dengan gagasan Gubernur. Toh Gubernur merobohkan atap JPO dengan alasan bahwa kita harus bisa melihat dengan jelas, artinya Gubernur itu punya pemikiran bahwa kota itu punya lanskap," lanjut Rizal.

Adapun alumnus Universitas Indonesia (UI) ini menyatakan bahwa sejatinya lanskap perkotaan itu harus dihargai terutama yang berkaitan dengan nilai sejarah.