PDIP Beri Sanksi Terakhir Bagi Anggota Dewan Kolonel Loyalis Puan

Jakarta - PDIP memberikan sanksi terakhir kepada anggota Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan Maharani.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan pemberian sanksi tersebut merupakan teguran keras bagi kader PDIP anggota Dewan Kolonel.
"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan Dewan Kolonel," ungkap Watubun di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Adapun para kader yang diberikan sanksi antara lain Trimedia Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno, dan sejumlah kader lain.

Watubun menambahkan, pihaknya akan memanggil para kader tersebut untuk dimintai klarifikasi.

"Dan beberapa yang memang ada nama, tapi mereka tidak terlibat langsung, kami akan panggil lakukan klarifikasi," jelasnya.

Ia lantas menjelaskan alasan pihaknya langsung menjatuhkan sanksi terakhir.

"Karena mereka melakukan di luar aturan AD ART kami. Dan sudah diberi peringatan pertama, kedua dan kemudian ketiga keras, dan terakhir," ujar dia. 

Ganjar Pranowo Nyatakan Siap Nyapres

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan semua kader harus siap ketika ditugaskan oleh partai, termasuk terkait maju capres.

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan kalimat tersebut usai dirinya menerima sanksi teguran lisan ihwal pernyataan siap nyapres.

"Oh gini. Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun," ujar Ganjar di kantor PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Meski demikian, ia kembali menegaskan ihwal keputusan capres ada berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," kata dia.

Sebagai informasi, Ganjar diberikan sanksi teguran lisan oleh Dewan Kehormatan PDIP. Ia menghadap langsung ke kantor DPP PDIP bertemu Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sudah Tiga Kali Dipanggil PDIP

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengaku sudah tiga kali dipanggil oleh DPP PDIP untuk menghadap langsung.

Atas hal tersebut, ini menjadi pemanggilan ketiga Ganjar. Namun, ia tak menjelaskan topik pemanggilan pertama dan kedua tersebut.
Sedangkan, panggilan ketiga berupa pernyataannya siap nyapres saat diwawancarai oleh stasiun televisi swasta. 

"Loh, saya dipanggil sudah tiga kali kok," tutur Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Kendati demikian, Gubernur Jawa Tengah itu tak menjawab saat ditanya soal teguran tersebut akan menghentikan langkahnya untuk maju capres.

Ia kembali menegaskan bahwa urusan capres merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Di PDIP soal capres kan sudah jelas semua diserahkan ke Bu Mega," kata dia.

Ganjar Tak Melanggar, Tapi Tetap Disanksi PDIP

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan partai berlambang kepala banteng itu guna mengklarifikasi pernyataannya soal siap menjadi Calon Presiden (Capres) 2024. Setelah sekitar 1 jam dimintai klarifikasi, Ganjar dinyatakan tidak melanggar tetapi tetap kena sanksi.

"Setelah kami klarifikasi, meskipun beberapa waktu lalu saya sampaikan ke media dan setelah kami menilai dari aturan prganisasi meskipun dia tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata WatubunKetua DPP PDIP bidang Kehormatan Kamaruddin Watubun di markas PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Ganjar dijatuhkan sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP.

"Maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sinyal siap untuk menjadi capres pada Pemilu 2024.

Demi kepentingan bangsa dan negara, Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi capres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta. (saa/ebs/muu)