GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

BPKN Desak DPR Rekomendasi BPOM sebagai Penanggungjawab Kasus Gagal Ginjal Akut

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendesak DPR mengeluarkan rekomendasi agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan jadi penanggungjawab kasus gagal ginjal akut.
Sabtu, 5 November 2022 - 22:04 WIB
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) M Mufti Mubarok
Sumber :
  • BPKN

Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak DPR RI mengeluarkan rekomendasi agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjadi penanggungjawab terkait kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. 

Pasalnya, BPKN menilai kasus tersebut timbul terkait adanya peredaran obat sirop dengan kandungan senyawa Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (EG) dengan ambang batas yang melebihi ketentuannya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami akan minta DPR mendesak untuk ada keputusan dari DPR merekomendasikan bahwa yang bersalah adalah (BPOM) kan begitu," ungkap Wakil Ketua BPKN, M Mufti Mubarok saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (5/11/2022). 

Mufti menambahkan, akibat kelalaian pengawasan dari BPOM, ratusan korban telah meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. 

"Sebenarnya ini sudah ketahuan yang 90 persen siapa biang keroknya (BPOM) begitu. Tetapi kan secara komprehensif dari seluruh elemen belum menyatakan. Nah itu dalam rangka untuk kesimpulan ini kita perlu waktu untuk mempertemukan seluruh sumber, seluruh fakta, seluruh temuan-temuan lapangan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, sudah 179 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut.

BPKN meminta Pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus gagal ginjal akut.  

"Kalau kami data-data sekunder, primer kami, 179 yang sudah meninggal sampai hari kemarin atau hari ini masih belum ada tambahan," kata Mufti.

Tak cukup sampai di situ, pihaknya memprediksi korban yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut bakal terus bertambah.  

Menurutnya, hal itu mungkin terjadi karena adanya korban yang sakit gagal ginjal akut, namun tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit.  

"Balita rata-rata, dari 5 tahun ke bawah kan masih rentan balita itu. Ini kan korban meninggal diprediksi oleh perkiraan kita korban akan bertambah terus. Bisa sampai 300 perkiraan kita karena masih banyak yang masih dirawat, dan masyarakat yang tidak di rumah sakit enggak tahu meninggalnya di rumah atau di mana," ungkapnya.  

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di sisi lain, pihak BPKN terus melakukan sejumlah langkah-langkah dalam mengungkap banyaknya korban meninggal akibat kasus gagal ginjal akut.  

Langkah-langkah tersebut berupa pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), pendirian Posko Pengaduan Kasus Gagal Ginjal Akut hingga kerjasama antara lembaga negara dalam mengungkap korban kasus gagal ginjal akut.  

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyajikan informasi secara lengkap terkait jadwal keberangkatan krl commuter line untuk rute Jogja-Solo pada hari ini, Rabu, 11 November 2026.
Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Kepala SMPN 3 Wera mengatakan gerbang sekolah dibuka menjelang waktu Magrib usai sebelumnya siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan motor Indonesia mencapai 5,65 juta unit pada Januari-Oktober 2026, naik 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak data lengkapnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Jenderal M Yusuf, mantan Panglima ABRI, Purnawirawan TNI, mantan ajudan Kahar Muzakkar yang menjadi Pahlawan Nasional 2026.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.

Trending

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Irjen Ahrie Sonta diduga kuat melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan alat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral