Pengamat Sebut Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong Jadi Preseden Buruk Bagi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus Ismail Bolong terkait dengan uang koordinasi tambang ilegal di Kalimantan Timur menjadi preseden buruk bagi citra Polri bila Kapolri tidak segera menuntaskan.

Hal itu disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

"Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik, ini akan makin menjadi preseden buruk bagi citra Polri yang profesional, bahwa kepolisian tidak bergerak bila tidak didesak," kata Bambang Rukminto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Bambang menjelaskan bahwa kasus tambang ilegal ini secara kuantitas dan kualitas lebih besar daripada pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadivpropam Ferdy Sambo.

Namun, dia tidak melihat ada langkah konkret dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung menyelamatkan institusi Polri yang mendapat sorotan dengan kasus yang menyeret nama petinggi Korps Bhayangkara itu.

Baca Juga

Pindah dari Monas, Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 Digelar di Cikeas dengan Inspektur Presiden Prabowo

Menurut Bambang, langkah yang dilakukan pimpinan tertinggi Polri itu baru sekadar memberikan penyataan dan retorika saja.

"Kapolri harus turun tangan sendiri dan menunjukkan langkah-langkahnya yang konkret, bukan statemen-statemen, bukan retorika-retorika, dan bukan akan-akan," kata Bambang.

Dalam kasus ini, kata dia, jika Kapolri masih lambat, sudah layak Presiden untuk turun tangan guna menyelamatkan institusi Polri dari penyakit-penyakit di tubuh kepolisian.

"Presiden bukan sekadar meminta, melainkan memerintahkan Kapolri untuk secepatnya mengambil tindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran," katanya.

Ia menyebutkan implementasi dari perintah, salah satunya tentu saja ada dukungan kebijakan, teknis, dan ada tenggat waktu dari pelaksanaan perintah tersebut.

Setelah itu, mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dengan membentuk tim independen yang dipimpinnya secara langsung. Selain itu, melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas.

"Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan," katanya.

Sebelumnya, Ferdy Sambo menyarankan agar kasus Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto agar ditangani oleh instansi lain di luar Polri.

Bambang berpendapat bahwa Ferdy Sambo mengetahui bagaimana perilaku dan kultur di internal kepolisian bila menyangkut pelanggaran-pelanggaran personelnya, apalagi memiliki pengaruh dan kewenangan yang tinggi. Oleh karena itu, saran mantan Kadiv Propam Polri itu dinilai masuk akal.