Soroti Trisula KPK, Wapres Sebut OTT Langkah Tepat!

Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak terduga koruptor baru-baru ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. 

Mulanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang memantik sumbu dengan menyebut bahwa OTT KPK tersebut tidak bagus untuk Indonesia. 

Namun bertolak belakang dengan Luhut, Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menilai bahwa OTT adalah langkah yang tepat untuk melakukan penindakan. 

Kemudian, Ma'ruf Amin menyoroti cara kerja KPK dalam memberantas korupsi. Menurut dia, KPK telah menerapkan langkah yang tepat yakni dengan menerapkan pendekatan trisula. 

Dia menilai, pendekatan trisula yang berbasis pendidikan, pencegahan, dan penindakan tepat diterapkan di Indonesia. 

Selain karena telah banyak diterapkan di banyak negara, trisula dinilai tegas dalam penegakan anti korupsi. 

Baca Juga

Anak Eks Kakanwil Pajak Jakarta Khusus Absen Dipanggil KPK, Mengaku Masih di Luar Negeri

"Secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia dimanapun termasuk KPK, itu menggunakan pendekatan trisula ya. Jadi pendidikan, pencegahan, dan penindakan," ungkap Ma'ruf Amin saat diwawancara usai menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). 

Menurut dia, OTT masih merupakan rangkaian dalam rumus KPK memberantas korupsi. Oleh karena itu, OTT sah sah saja asal diiringi dengan dua langkah sebelumnya yakni pendidikan dan pencegahan. 

"Sebenarnya pemberantasan Korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri. Dilakukan secara komprehensif dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan," terang dia. 

Ma'ruf mengatakan, trisula tersebut saling terkait. Karena itu, jika penerapan pencegahan dan pendidikan anti korupsi telah berhasil, maka penindakan dapat lebih diminimalkan. 

"Ini sangat berkorelasi jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada ya. minim ya," paparnya. 

"Tapi kalau ini masih belum berhasil, atau pendidikan dan pencegahan, ini akibatnya ada pada penindakan," sambungnya. 

Selanjutnya, dia pun menegaskan untuk lebih masif lagi menggaungkan pendidikan dan pencegahan anti korupsi. 

"Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan? Maka supaya lebih masif juga pada pendidikan dan pencegahan," tegasnya.(rpi/put)