Perumda Pasar Jaya Lakukan Korupsi Bansos, Heru Budi: Saya Enggak Bisa Komentari

Jakarta - Kabar korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya menguak, ramai diperbincangkan adanya penimbunan beras tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar panjang soal itu, sebab tidak ada kaitannya dengan dirinya.

Kasus yang terjadi pada tahun 2020 pada masa kepemimpinan Anies Baswedan itu, dianggap bukan urusannya.

"Itu lama tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu sudah selesai kan," kata Heru, di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/1/2023).

Saat ditanya lebih lanjut, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kasus tersebut, Heru memilih untuk tidak berkomentar.

"Saya enggak bisa komentari," jawab dia singkat.

Baca Juga

Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Revisi 2019 Inisiatif DPR, Saya Tidak Teken

Sementara sebelumnya, beredar di media sosial melalui akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. 

Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung. 

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19.(agr/chm)