News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Karyawan Kimia Farma Ditangkap Densus 88, Ini Kata Kementerian BUMN

"Tidak ada yang namanya dana CSR digunakan untuk pemanfaatan radikalisme di Kimia Farma," kata Stafsus III Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Selasa, 14 September 2021 - 16:21 WIB
Ilustrasi pemberantasan terorisme
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta - Kementerian BUMN mendukung langkah aparat hukum untuk menyelesaikan kasus terkait penangkapan terduga teroris oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bekasi yang diduga karyawan PT Kimia Farma Tbk.

"Kami dari Kementerian BUMN sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Densus 88 dan setiap langkah aparat hukum untuk menyelesaikan kasus terkait karyawan Kimia Farma. Dan kami juga sudah meminta kepada Kimia Farma untuk mendukung apapun yang dibutuhkan oleh aparat untuk mengetahui lebih detail atas permasalahan ini," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam keterangan resmi, Selasa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Arya, terduga karyawan Kimia Farma yang ditangkap tersebut merupakan karyawan lama sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut bukan soal perekrutan karyawannya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perekrutan karyawan, tetapi kemungkinan karyawan lama tersebut terpapar ideologi radikal.

"Jadi kami soal rekrutmen karyawan BUMN terus memperbarui proses-prosesnya dan memang kita ketat terkait soal tersebut," kata Arya.

Stafsus BUMN itu juga menambahkan saat ini secara internal BUMN sudah didorong betul dengan program nilai inti AKHLAK supaya bisa mengikis paham-paham radikal di Kimia Farma dan BUMN-BUMN lainnya.

Di samping itu Kementerian BUMN juga menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan langkah-langkah ideologisasi Pancasila di Kimia Farma maupun BUMN-BUMN lain pada umumnya.

"Saya juga perlu sedikit menjawab mengenai isu-isu ada pemakaian dana corporate social responsibility (CSR) untuk radikalisasi dan sebagainya. Bisa kami pastikan sejak bapak Menteri BUMN Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN, saat ini bapak Menteri BUMN sudah meminta kami membuat satu sistem untuk program CSR," kata Arya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia juga menambahkan bahwa dengan sistem ini, Kementerian BUMN dapat mengetahui di mana lokasi pemberian CSR dan untuk apa CSR tersebut diberikan. Jadi kalau untuk radikalisasi, kecil kemungkinannya.

Dari sisi manajemen direksi juga melakukan kurasi ketat terhadap pemanfaatan CSR saat ini, karena BUMN memang sangat ketat untuk pemanfaatan CSR.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan sikap politik lembaganya di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wapres -
Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Presidium 08 memberikan pandangan menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka ..

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
Selengkapnya

Viral